Beirut - Warga Lebanon turun ke jalan menentang penerapan pajak baru untuk penggunaan WhatsApp, di tengah krisis ekonomi di negeri tersebut.

Kantor berita ABC melaporkan unjuk rasa di pusat kota Beirut ini diikuti oleh ribuan orang pada Jumat (18/10/2019). Mereka melampiaskan kemarahan kepada para politisi yang mereka tuduh korup dan salah urus negara sehingga mengalami masalah ekonomi serius.

Protes dimulai dengan beberapa belas orang mendatangi di pusat kota Beirut dengan adanya rencana menerapkan pengenaan pajak sebesar Rp 30 ribu dalam pengiriman pesan di internet, termasuk WhatsApp.

Selain usulan pengenaan pajak untuk penggunaan internet, pemerintah Lebanon juga akan meningkatkan pajak untuk rokok dan BBM dalam rancangan APBN tahun 2020.

Protes ini kemudian dengan cepat menyebar menjadi demo besar yang terjadi di sana, sejak adanya krisis sampah di tahun 2015 dengan ribuan orang melakukan unjukrasa di seluruh negeri.

Ratusan orang berkumpul di dekat kantor-kantor pemerintah dan gedung Parlemen di Beitur dimana polisi anti huru hara sudah dikerahkan.

Mereka meneriakkan "Revolusi" dan "Maling" - merujuk kepada korupsi yang merajalela di negeri yang memiliki salah satu hutang terbesar di dunia.

Beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu, sepatu dan botol air minum ke arah petugas keamanan dan terlibat bentrok dengan polisi.

Iring-iringan kendaraan yang membawa membawa Menteri Pendidikan Akram Chehayeb tak luput dari sasaran kekesalan warga. Mobilnya dikerubungi dan ditendangi massa.

Alhasil, pengawal menteri melepaskan tembakan ke udara, meski kemudian dicegah oleh Chehayeb. Tak ada yang terluka dalam insiden ini.

(*)