Demokrasi Perlu Oposisi: Kritik untuk Prabowo yang Mendekat ke Koalisi Jokowi

Demokrasi Perlu Oposisi: Kritik untuk Prabowo yang Mendekat ke Koalisi Jokowi

Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Istana (Foto: Biro Pers Setpres)

Jakarta - Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah memberi sinyal kuat untuk merapat ke koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Langkah Prabowo ini dinilai bisa membuat sistem demokrasi tidak berjalan baik.

Direktur Populi Center Usep S. Ahyar mengatakan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi itu meniscayakan adanya oposisi. Menurutya, jika tanpa oposisi, maka proses check and balance tak akan berjalan.

"Dalam konteks demokrasi. Harusnya ada oposisi. Juga bukan sembarangan oposisi. Demokrasi itu harus memiliki oposisi yang kuat dan subtantif. Karena inilah yang nantinya menjadi bagian dari check and balance," kata Usep saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).

Dia lantas menyoroti beberapa manuver Prabowo dan ketum partai oposisi lainnya yang hendak merapat ke pemerintah. Menurutnya, manuver-manuver tersebut soal hitung-hitungan politik.

"Ya Pak Prabowo dan kawan-kawan itu hitung-hitungan politik aja. Dan ini kan kepintaran partai politik pendukung pemerintah mengkonsolidasikan politik. Politik itu kan di dinamis. Tapi mungkin keputusan terakhir itu setelah kabinet terbentuk. Namun saya menduga, naga-naganya banyak yang masuk koalisi pemerintah," paparnya.

Lebih lanjut, Usep berpandangan bahwa merapatnya partai-partai oposisi ke pemerintah ini lantaran tawaran politik menarik. Menurutnya, inilah hal yang membedakan kondisi saat ini dengan lima tahun sebelumnya. Dulu, koalisi merah putih jadi kelompok yang kuat.

"Ya saya kira mungkin tawaran politiknya sekarang lebih menarik. Daripada menjadi oposisi. Dia mungkin juga dapat konsesi politik. Saya juga menduga ada rencana-rencana besar yang harus mendapatkan dukungan semua partai. Jadi makanya semua diundang masuk," lanjutnya.

Meskipun begitu, Usep optimis partai oposisi tetap bakal ada. Meskipun bentuknya kecil. "Oposisi itu tetap akan ada. Cuma mungkin akan kecil," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan ke Jokowi, hingga partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Hal yang sama juga dilakukan oleh Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah mengunjungi Jokowi di Istana Merdeka.

Langkah ini juga diikuti Ketum PAN Zulkifli Hasan yang bertemu Jokowi dan membahas soal kemungkinan bergabung dalam koalisi. Tersisa hanya tinggal PKS yang memastikan akan oposisi. Meski begitu, belum ada kepastian apakah Gerindra, Demokrat, dan PAN akan resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan atau tidak.

(*)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews