BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Anwar Abbas meminta pemerintah segera turun tangan terhadap kasus pembakaran musola saat pelaksanaan salat Idul Fitri di Tolikara, Wamena, Papua, Jumat (17/7/2015).

Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh mengabaikan kasus pembakaran itu. Pemerintah harus segera bertindak dan menyelesaikan kasus itu.

"Pemerintah harus segera turun tangan terhadap kasus pembakaran masjid itu. Jangan sampai tidak," kata Anwar Abbas seperti dilansir Republika, Jumat (17/7/2015).

Ia mengingatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia disebutkan untuk saling menghormati antar umat beragama. Apalagi muncul kasus pembakaran masjid itu di hari istimewa di umat Islam. "Jika dibiarkan kasus ini berlalu, kerukunan umat beragama akan menjadi ancaman untuk negara ini," ujar Anwar Abbas.

Selain itu, Anwar Abbas juga mengimbau aparat penegak hukum untuk segera bertindak. Aparat harus segera menangkap pelaku pembakaran itu untuk diadili secara hukum.  

"Aparat  harus tangkap pelakunya. Orang seperti itu tidak pantas tinggal di negara hukum yang menjaga toleransi umat beragama. Mereka yang seperti itu tidak boleh tinggal di negara ini," tegas Anwar Abbas.

Sementara, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Albertus Patty menyesalkan peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Ia meminta semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi dan memandang masalah ini dengan kepala dingin.

"Kami prihatin dengan kasus kekerasan yang terjadi ini. Silahkan aparat mengamankan siapa pun pelaku kekerasan," kata Albertus Patty, Jumat (17/7/2015).

Patty mengimbau umat beragama jangan sampai terprovokasi oleh oknum-oknum yang dapat memanfaatkan kasus ini untuk menghancurkan toleransi antar agama yang selama ini sudah dibangun bersama.

Ia juga mendesak pemerintah untuk mencari akar persoalan dari kasus ini. Patty mengaku sangat menyesalkan seandainya benar ada surat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang melarang pelaksanaan shalat Ied di Tolikara.

Dia menegaskan, bahkan seandainya benar surat itu ada, isi surat itu tidak mencerminkan nilai-nilai Kristiani yang penuh cinta dan toleransi. Hal itu juga tidak sejalan dengan budaya dan konstitusi bangsa.
 
(ind/bbs/republika)