Hilang Staf Khusus Muncul Tenaga Ahli Gubernur Kepri, Produktif?

Hilang Staf Khusus Muncul Tenaga Ahli Gubernur Kepri, Produktif?

Ilustrasi.

Tanjungpinang - Keberadaan staf khusus Gubernur Kepri beberapa waktu lalu disoroti banyak pihak. Selain tak produktif, juga membebani anggaran. Namun kali ini muncul jabatan tenaga ahli yang diisi nama-nama staf khusus yg kontroversi itu sebelumnya

"Sudah lama tidak ada lagi jabatan staf khusus ini bang, sudah dibubarkan sejak ribut-ribut kemarin itu," kata seorang pegawai di eks ruangan staf khusus Komplek Perkantoran Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (12/9/2019).

Pegawai ini juga menyebutkan, bahwa para tenaga ahli ini masih orang-orang yang sama, namun hanya berganti nama jabatannya saja. 

"Masih diisi orang-orang yang lama, masih ada Pak Herizal Hood, Azhar Hasim, Khaidir Rahmat, Said Sirajuddin dan Razaki Persada," katanya. 

Menurutnya, saat ini mereka tidak lagi berkantor di ruangan tersebut, tetapi ditempatkan di masing-masing OPD sesuai bidangnya. 

"Seperti Pak Azhar Hasim saat ini ditempatkan di Biro Kesra. Yang lain saya tidak ingat tapi sudah ditempatkan di masing-masing OPD," tuturnya. 

Sebagaimana diketahui, pada masa kepemimpinan almarhum HM Sani ada 10 orang staf khusus yang diangkat. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sejumlah staf khusus mengundurkan diri, namun tidak lama ada pergantian. 

Adapun nama-nama staf khusus yakni, Laksamana TNI (Purn) Marsetio membidangi kelautan dan perikanan, Jimmy Rumengan bidang pengembangan wilayah pesisir dan perbatasan. 

Selain itu Beleus Hasibuan membidangi ketenagakerjaan, Saidul Kudri dibidang protokol, Herizal Hood membidangi komunikasi dan Dermawan Purba membidangi kesra.

Sementara staf khusus gubernur pengganti yakni Said Sirajuddin, Razaki Persada, Chaidar Rahmat dan Ahzar Hasyim.

Sebelumnya Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak meminta Gubernur Kepri untuk meninjau dan mengevaluasi keberadaan stafsus yang dinilai hanya membebani keuangan daerah.

"Kami tidak mempermasalahkan keberadaan stafsus bila ada manfaat bagi gubernur. Namun hendaknya orang-orang yang ditunjuk itu benar-benar orang yang profesional," kata Jumaga di Dompak.

Ia menilai keberadaan stafsus selama ini tidak berfungsi dengan baik.Tentunya dengan hal ini tegasnya, gubernur harus mengevaluasi keberadaan stafsus tersebut. 

Sebab saat ini sudah menjadi perhatian masyarakat yang menyoroti keberadaan stafsus itu, bahkan ada dorongan agar keberadaannya dibubarkan. 

"Kami memahami bila masyarakat menyuarakan pembubaran keberadaan stafsus ini, sebab dinilai hanya membebani anggaran, sementara kinerjnya tidak ada sama sekali," tegasnya lagi.

Jumaga menegaskan, keberadaan stafsus saat ini seakan seperti boneka hanya sebagai pajangan, namun membebani keuangan dengan memberikan gaji yang tidak kecil. 

"Gaji stafsus ini tidak kecil perbulannya, wajar bila masyarakat mempertanyakan kinerjanya," ujarnya.

(sut)


Komentar Via Facebook :

Berita Terkait

close

Aplikasi Android Batamnews