Tanjungpinang - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami keterangan Bupati Lingga Alias Wello mengenai kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dalam penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam kasus ini Alias Wello dimintai keterangan sebagai saksi terhadap tersangka Supian Hadi, Bupati Kotawaringin Timur. 

Keterlibatan Alias Wello ini bukan mengenai jabatannya sebagai Bupati Lingga, melainkan ia selaku Direktur PT. Aries Iron Mining dan mantan Direktur utama PT. Fajar Mentaya Abadi yang diberikan izin IUP oleh tersangka Supian Hadi.

"Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi yakni Alias Wello, Hendy dan M Efendi di Polresta Barelang," Febri Diansyah juru bicara KPK, Jumat, (23/8/2019).

Febri menjelaskan, dalam kasus ini diduga tersangka SH menerbitkan surat keputusan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi seluas 1.671 hektar kepada perusahaan PT. Fajar Mentaya Abadi milik Hendy. Serta perusahaan Billy Indonesia.

"Para saksi didalami terkait dengan proses perizinan pertambangan," sebutnya.

Alias Wello kepada Batamnews menampik dia diperiksa KPK. Bupati disapa Awe itu mengatakan dia tak ada terlibat. "Tak ada, tak ada," ujar Awe.

KPK menduga kerugian negara akibat aktivitas tambang perusahaan Awe dan Hendy itu mencapai Rp 5,8 triliun.

Selain dugaan kerugian negara hingga triliunan rupiah, Supian diduga menerima dua mobil mewah dan uang. Penerimaan itu diduga masih terkait perizinan bagi ketiga perusahaan tersebut.

KPK menduga adanya terkait dengan sejumlah pemberian izin tersebut, diduga SH (Supian Hadi) selaku Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015 telah menerima mobil Toyota Land Cruiser seharga Rp 710 juta, mobil Hummer H3 seharga Rp 1,35 miliar, dan uang Rp 500 juta.

Alias Wello saat ini menjabat sebagai Bupati Lingga dan juga Ketua DPW Nasdem Kabupaten Lingga. Sedangkan Supian Hadi adalah kader dari PDIP.

(adi)