BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis menjawab respon Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok terhadap hasil pemeriksaan BPK di Provinsi DKI Jakarta. 

“Dana yang diperiksa (BPK) adalah dana APBN atau APBD,” ujar mantan anggota DPR RI ini dalam akun Facebook personalnya Harry Azhar Azis I, Rabu (8/7/2015). 

Menurut Harry, BPK tidak memeriksa dana suap dari pihak ketiga (pengusaha atau yang lain selain APBN/APBD,” ujar Harry.

Harry menambahkan, pejabat yang tertangkap penegak hukum itu lebih sering tertangkap dalam kasus suap bukan hasil pemeriksaan BPK. 

“Umumnya yang suap itu tertangkap tangan oleh KPK,” tepis Harry.

Ahok protes

Sebelumnya Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok marah ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Soal yang memicunya adalah hasil audit terhadap DKI Jakarta yang selalu mendapat hasil wajar dengan pengecualian (WDP).

Padahal menurut Ahok, banyak daerah yang mendapat predikat bagus yakni wajar tanpa pengeculian (WTP), tetapi kepala daerahnya masuk penjara.

“Daerah yang dapat (opini) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu semua apa? Ada kepala daerah dapat WTP, masuk penjara juga toh?” urai Ahok di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (7/7/2015).

“Saya mau tahu ini. Biar kita terbuka selesaikan masalah Republik ini, supaya sama-sama beres,” tambah Ahok.

Ahok mempersilakan lembaga tinggi negara tersebut untuk mengaudit keuangan Pemprov DKI secara tuntas. Bila perlu mengaudit dirinya.

Akan tetapi, dia juga meminta agar BPK menggunakan standardisasi audit setiap daerah sama.

"Mulai sekarang periksa saja DKI sekencang mungkin. Periksa saja, kalau perlu bikin sampai Ahok bisa masuk penjara. Tapi, saya akan menuntut seluruh kabupaten, kota dan provinsi se-Indonesia dasar periksanya sama, sesuai yang disampaikan oleh BPK," kata dia. 

[snw]