Tanjungpinang - Kebijakan pemerintah memblokir "International Mobile Equipment Identity (IMEI) dikhawatirkan mempengaruhi sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.

"Ada yang terlupakan, kebijakan itu seharusnya memikirkan juga pengaruh terhadap kunjungan wisman," kata Anggota Komisi II DPRD Kepulaua Riau (Kepri) Rudy Chua, di Tanjungpinang, Senin (22/7)

Ia mengatakan, blokir IMEI asing di Indonesia untuk mencegah ponsel "black market" merupakan kebijakan yang bagus. Namun pemerintah harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan komunikasi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, termasuk Kepri.

IMEI pada ponsel wisman yang tidak terdaftar di Indonesia tidak akan dapat dipergunakan mulai 17 Agustus 2019. Sementara komunikasi melalui ponsel merupakan kebutuhan penting.

Mereka tentu keberatan bila ponsel yang dibawa dari negaranya tidak dapat dipergunakan.

"Mereka pasti kebingungan kalau tidak bisa menghubungi keluarga, rekan kerja dan lainnya saat berlibur di Indonesia," ujarnya.

Rudy mengatakan kebijakan itu tentu tidak menguntungkan wisman. Bahkan pemblokiran IMEI ponsel asing itu potensial menurunkan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia. Apalagi di dunia hanya lima negara yang memberlakukan kebijakan itu, seperti Turki dan Chili.

Indonesia menjadi negara keenam jika memberlakukan kebijakan itu.

"Sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kebutuhan wisman, tidak hanya sekadar melihat dari sektor perdagangan ponsel. Harus ada solusi yang bijak sehingga tidak mempengaruhi kunjungan wisman," ucapnya.

(*)