Tanjungpinang - Pada 2019 ini Pemprov Kepri kembali membangun sejumlah proyek strategis di seluruh Kepri. Ada 91 proyek strategis yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota. Semua proyek strategis ini adalah usulan dari masyarakat, yang diakomodir oleh Pemprov Kepri.

“Semua kegiatan itu keinginan dan harapan masyarakat. Jadi itulah gunanya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur turun ke lapangan berbicara, berdiskusi ke masyarakat. Melihat kondisi riil, menampung keinginan masyarakat,” ujar Sekda Kepri, H.T.S. Arif Fadillah ,S.Sos, M.Si, Selasa (2/7).

Sebanyak 91 proyek strategis itu tersebar di kabupaten dan kota. Terbanyak di Kota Tanjungpinang, dengan pembangunan 29 proyek strategis. Di Kabupaten Karimun sebanyak 16 proyek. Bintan dan Lingga masing-masing 13 proyek.

Sedangkan Batam 12 proyek. Natuna dan Anambas masing-masing enam dan lima proyek. Pada 2019 ini Pemprov Kepri menggelontorkan sekitar Rp 442,9 miliar untuk proyek-proyek strategis tersebut. Paling besar di Kota Tanjungpinang, dengan lebih dari Rp 257 miliar.

Sekda mengaku sebenarnya banyak usulan yang ditambung Gubernur dan Wagub, saat berkunjung ke masyarakat. Hanya saja, tidak semua usulan dapat diakomodir. Pemprov Kepri terpaksa menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

“Kalau keinginan Pak Gubernur, kalau dapat semua kita penuhi. Semua mau dibangun. Tetapi harus dipilah mana yang paling penting. Kita juga diskusi dengan bupati, walikota mana yang paling cocok dan layak,” tambah Sekda.

Dengan anggaran sekitar Rp 3,6 triliun, Pemprov Kepri menetapkan skala prioritas. Dipilah proyek mana yang memberikan dampak bagi masyarakat. Mulai dari kemudahan akses jalan, peningkatan fasilitas pendidikan, hingga penunjang pariwisata dan mempermudah akses barang.

Sekda berharap, semua proyek strategis Pemprov Kepri yang tersebar di kabupaten dan kota ini dapat segera selesai pada 2019. Hingga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kepri.

“Semoga ini semua bisa terwujud. Dan teman-teman OPD bisa berjalan. Dalam perjalanannya setiap minggu Pak Gubernur terus evaluasi dan memantau. Kemarin kita pakai pakta integritas, perjanjian komitmen OPD kapan dimulai, kapan diselesaikan,” jelas Sekda.

(*)