Jakarta - Capres Prabowo Subianto mengaku kecewa dengan hasil putusan MK menolak seluruh dalil permohonannya. Walau kecewa, Prabowo tetap menerima apa yang telah ditetapkan oleh MK.

"Maka dengan ini kami menyatakan kami menghormati hasil keputusan MK tersebut," jelas Prabowo.

Setelah putusan MK, bagaimana sikap politik partai koalisi Prabowo yang terdiri dari Partai Gerindra, PAN, PKS dan Partai Demokrat? Apakah tetap menjadi partai oposisi mengawal pemerintahan? Atau bergabung dalam pemerintahan?

Berikut ini ulasan terkait sikap partai koalisi Prabowo Subianto:

1. PAN Akan Pertimbangkan Jika Diajak Gabung

Partai Amanat Nasional (PAN) akan memutuskan sikap politiknya usai Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa Pilpres 2019. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menjelaskan, pihaknya masih terus mengkaji segala opsi yang ada. Termasuk bergabung dengan koalisi parpol pengusung pasangan Jokowi- Ma'ruf Amin.

"Kita sudah mengkaji beberapa opsi yang ada. Apakah opsi itu berada di luar pemerintahan, bagaimana kalau sampai ada opsi pertimbangan untuk masuk pemerintahan," kata Eddy.

Pilihan untuk bergabung dalam pemerintah akan dipertimbangkan dengan berbagai catatan. Sebab PAN menyadari sejak awal tidak berada di dalam koalisi pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurutnya, sesungguhnya tidak ada bedanya posisi oposisi maupun pendukung pemerintah. Yang penting, kata dia, memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Dengan catatan kalau diajak. Kita bukan pihak yang mendukung pasangan yang memenangkan Pilpres ini. Tetapi intinya begini, berada di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan itu sama saja mulianya asal kita bisa jalankan agenda kerakyatan dengan baik," ujar Eddy.

2. PKS

 Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) usai keputusan MK yang menolak seluruh gugatan Prabowo, tetap berada di luar pemerintah dan tetap menjadi oposisi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan usai keputusan MK, saatnya memperkuat barisan partai oposisi.

"Saatnya kita merapikan barisan untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah. Selama kita istiqomah membela rakyat sama saja kebaikan yang di dapat, baik di dalam ataupun di luar pemerintahan," kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/6/2019).

Mardani menilai memang sudah saatnya membangun barisan oposisi yang kritis dan konstruktif. Hal itu, lanjutnya diperlukan untuk mengawal agar pemerintah tak melakukan kesalahan yang sama lima tahun ke depan.

"Untuk pembangunan bangsa berkelanjutan yang efektif perlu dikawal bersama, agar kesalahan-kesalahan periode sebelumnya bisa diperbaiki untuk kemakmuran rakyat," ungkapnya.

3. Sikap Demokrat Diputuskan Mejelis Tinggi

Selanjutnya, Partai Demokrat akan menggelar pertemuan dengan Majelis Tinggi untuk menentukan arah politik usai putusan MK. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, partainya tidak akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk memutuskan. Sebab saat mendukung pasangan Prabowo-Sandi, dia mengungkapkan, diputuskan oleh Majelis Tinggi.

"Di Demokrat itu soal wilayah calon presiden dan calon wakil presiden itu kewenangannya majelis tinggi partai yang kebetulan ketuanya adalah ketua umum, tentu setelah ini saya akan melaporkan kepada partai, lewat ketua umum dan juga majelis tinggi partai," katanya di Kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Dia mengklaim, hingga saat ini partainya belum memutuskan. Sebab masih fokus untuk membicarakan terkait koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Kami sedang menuntaskan dulu satu-satu," ujar Hinca.

4. Bagaimana Sikap Gerindra?

Sementara itu, sayup-sayup kabar saat ini Partai Gerindra tengah intens didekati oleh kubu Jokowi untuk diajak bergabung ke pemerintah. Bagaimana sikap Gerindra?

Menurut Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid, partainya belum mengambil keputusan apapun terkait kabar akan bergabung ke pemerintah. "Pandangan yang sangat wajar dan sangat tepat mengingat potensi Gerindra yang besar, karakter Gerindra yang disiplin dan konsisten, komitmen kebangsaan Gerindra yang sangat serius," kata Sodik saat dihubungi merdeka.com, Selasa (25/6/2019).

Sodik tidak bisa memastikan apakah partainya akan menerima tawaran gabung ke pemerintahan. Menurutnya, semua itu tergantung keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Soal menerima atau menolak tawaran itu sepenuhnya hak Pimpinan Pak Prabowo Subianto akan membicarakan dengan dewan pembina, Dewan Pakar, DPP, dan DPD, DPC, se-Indonesia," kata Sodik Sodik.

(*)