Batam - Pemko Batam akan mengusulkan evaluasi bebas parkir drop off 15 menit menyusul turunnya pendapatan daeran dari sektor parkir. Rencana usulan itu akan disampaikan ke DPRD Batam dalam waktu dekat.

Namun demikian, Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Jefri Simanjuntak menilai usulan itu tidak etis. Menurut dia, Perda Retribusi Parkir bukanlah hasil pembahasan yang asal-asalan. Ada proses panjang di dalamnya. 

"Yang mengesahkan Perda ini DPRD bukan abal-abal karena melalui proses yang ketat sekali dan panjang," kata Jefri, Selasa (11/6/2019).  

Untuk menjaga etika, dia berharap pemerintah kota memberikan laporan terhadap kajian kerja dari retribusi parkir itu sendiri. 

"Tidak etis karena mereka tidak melakukan kajian terhadap evaluasi kerja. Tidak pernah mereka laporkan kepada kami evaluasinya selama periode berlaku, harusnya dievaluasi, hasil evaluasi dilaporkan ke DPRD sebagai mitra kerjanya. Ada ga? Gak ada," ujarnya. 

Baca: PAD Tak Capai Target, Pemko Batam Minta Evaluasi Kebijakan Drop Off Bebas Biaya Parkir

Menurut Jefri, seharusnya mereka fokus terhadap pendapatan besar lainnya dibandingkan hanya berfokus pada kerugian drop off 15 menit. Karena masih banyak bidang lainnya yang bisa dikembangkan. 

"Yang seharusnya mereka urus bukan drop off 15 menit, tapi yang mereka urus seharusnya parkir pinggir jalan, kemana lost-nya? Bayangkan satu titik pendapatan 6 jam Rp 300 ribu, yang didapatkan pemko hanya Rp 50 ribu, dan itu ada berapa puluh titik?" ucapnya. 

Terkait permasalahan retribusi parkir, Jefri menilai juga menjadi tanggung jawab Wali Kota dalam memilih kepala dinas. Menurut dia, selama 2 tahun terakhir belum ada kepala dinas yang berhasil mengatasi permasalahan ini. 

"Kalau permasalahan parkir capek dari dulu permasalahannya parkir terus, Batam ini. Diganti kepala dinasnya 3 kali selama dua tahun ini. Yang dipilih Pak Wali (Muhammad Rudi) juga tidak sesuai dengan jabatannya karena kepala dinasnya bukan ahlinya," tuturnya. 

Kepala dinas yang menjabat selama ini (Dinas Perhubungan), dinilai tidak mampu mencari solusi dari permasalahan sehingga Pemko berpikir untuk merevisi perda tersebut. 

"Nah seharusnya itu, yang diutamakan Dishub, seharusnya mereka pikirkan pendapatan mana dibidang lain yang lebih besar? itu yang harus digenjot. Kalau tidak mampu katakan tidak mampu, kita lepas jabatan ini. Lagi pula kami juga sudah sering memanggil untuk RDP tapi tidak pernah hadir dengan berbgai alasan," paparnya. 

Jefri pun menilai terkait adanya bebas drop off 15 menit seharusnya tidak memberikan kerugian bagi pemerintah kota, melainkan perusahaan itu sendiri. 

"Kerugian ini bukan kerugian pemko, takutnya kerugian swasta. Yang diminta swasta kepada pemko melalui Dishub. Hitung dulu dong, besarannya berapa persen yang didapat oleh Pemko terhadap besaran itu, yang rugi banyak apakah pemko atau perusahaannya? terangnya. 

Berdasarkan sistem laporan pajak online Pemerintah Kota Batam, melaporkan untuk realisasi sementara pajak parkir pada 2019. 

Hingga Juni 2019, Pemko menerima pendapatan pajak parkir sebesar  3,6 miliar, yaitu sebanyak 27,8 persen dari target. Padahal target parkir 2019 sebesar Rp 13 miliar sehingga Pemko harus mencapai Rp 9,4 miliar lagi selama 6 bulan selanjutnya. 

Sedangkan untuk retribusi parkir tepi jalan umum, realisasi sementara sudah tercapai 14,5% dari target Rp 15 miliar. Yaitu penghasilan yang didapat sebesar Rp 2,1 miliar hingga pertengahan tahun ini. 

(das)