Jakarta - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China kian memanas. Teranyar, Presiden Donald Trump berencana memberikan kenaikan tarif bea masuk impor sebesar 25 persen terhadap produk-produk asal China senilai USD 300 miliar pada bulan ini.

AS juga melarang Huawei, perusahaan teknologi raksasa asal China, untuk membeli teknologi vital dari AS tanpa persetujuan khusus. Selain itu, AS juga melarang perangkat China itu ada dalam jaringan telekomunikasi AS.

Namun demikian, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut tidak semua dampak perang dagang antara AS dan China berimbas negatif. Perang dagang kedua negara tersebut justru menguntungkan beberapa sektor usaha di Tanah Air.

Ketua Umum Kadin, Rosan P Roeslani mengatakan, pengekspor tekstil dan ban memperoleh keuntungan akibat perang dagang. Ekspor tekstil ke AS meningkat sampai 30 persen dan permintaan ban dari dalam negeri pun juga naik.

"Saya bicara dengan teman-teman asosiasi tekstil, mereka menyatakan ekspornya tahun ini malah naik 25-30 persen. Karena barang kita di sini jadi lebih menarik, kompetitif, karena yang di sana kan kena tarif. Perusahaan ban juga menyatakan hal yang sama," kata Rosan dilansir kumparan, Sabtu (8/6/2019).

Rosan bahkan menyebut pengusaha-pengusaha tersebut justru berharap perang dagang bisa berlangsung lebih lama lagi.

"Jadi mereka malah bercanda, kalau bisa sih perang dagang ini agak lama. Tapi kan enggak bisa begitu," katanya.

Secara umum Rosan menilai, Indonesia tidak terlalu terdampak perang dagang lantaran belum menjadi bagian dari rantai pasok global atau global supply chain. Lain halnya dengan Vietnam, Malaysia, maupun Thailand yang terkena imbas perang dagang karena termasuk rantai pasok global.

"Karena kan kita juga bukan global supply chain seperti Thailand, Vietnam, atau negara tetangga Malaysia, mereka ini yang berimbas," kata dia.

Perang dagang juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Utamanya sebagai momen untuk menarik investasi masuk ke Indonesia.

Rosan mengakui, saat ini investor memang lebih banyak masuk ke negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand. Untuk itu diperlukan koordinasi antara pemerintah maupun swasta agar investasi bisa masuk ke Tanah Air.

"Kalau saya lihat kita memang agak kurang. Di lapangan, kebanyakan investasi yang masuk ke relokasi ini masuk ke nomor satu ke Vietnam, Malaysia, Bangladesh, dan juga Thailand (ASEAN)," tambahnya.

(*)