BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Asosiasi perusahaan pengembang Realestate Indonesia (REI) menilai kenaikan batas maksimal harga rumah sebesar 5 % yang bisa menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tidak banyak menggairahkan pengembang dalam penyediaan hunian murah.   

Sebelumnya, Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Maurin Sitorus mengatakan dalam dua bulan ke depan pihaknya akan menaikan batasan maksimal harga rumah FLPP sebesar 5%.

Pasalnya, harga yang tercantum sesuai Peraturan Menteri PU-Pera no.20/2014 tentang FLPP dibuat pada 24 April 2014 lalu, sehingga memerlukan penyesuaian terkini.

Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy menuturkan setiap tahun, batas harga rumah bersubsidi yang diseragamkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no.113/PMK.03/2014 tentang Batasan Rumah yang Bebas dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memperhitungkan kenaikan sekitar 5% setiap tahun.

Namun, fakta di lapangan mengatakan adanya inflasi, kenaikan harga tanah, dan juga biaya konstruksi membuat ongkos produksi lebih mahal.

"Memang perlu adanya kenaikan batas harga maksimum, tetapi kalau 5% itu tidak banyak membantu, sehingga sulit pengembang menjual dengan standar FLPP,” ujar Eddy seperti dilansir bisnis, Minggu (21/6/2015).

Asosiasi mengajukan agar harga jual rumah sederhana tapak (RST) dipatok maksimal Rp 200 juta per unit, dan rumah susun sederhahana milik (rusunami) sebesar Rp 10 juta per meter persegi. Kenaikkan di tahun berikutnya sebesar 5% ditambah inflasi tahun berjalan.

Alasannya, sambung Eddy, REI melihat kriteria dari Kementerian PU-Pera perihal masyarakat yang bisa mengakses FLPP memiliki penghasilan Rp 4 juta per bulan memiliki kemampuan membeli rumah di atas harga Rp 200 juta. Pasalnya, konsumen  diberikan kemudahan uang muka 1%, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 5% dengan tenor 20 tahun atau skema 1:5:20.

(ind/bisnis)