Ada 6 Permasalahan Laporan Keuangan Pemprov Kepri, Ini Kata BPK

Ada 6 Permasalahan Laporan Keuangan Pemprov Kepri, Ini Kata BPK

Rapat paripurna istimewa DPRD Kepri penyampaian LHP BPK 2018. (Foto: Yogi/batamnews)

Tanjungpinang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepri menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kepri. Mulai dari permasalahan reklamasi tambang hingga pendidikan. 

Permasalahan yang ditemukan antara lain terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Kesalahan pertama terdapat temuan hibah barang kepada masyarakat atau pihak ketiga sebesar Rp 336 miliar pada enam OPD Pemprov Kepri yang belum didukung naskah perjanjian hibah daerah

Kemudian, BPK menemukan pengendalian atas kewajiban perusahaan tambang untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca-tambang belum dilaksanakan secara memadai. 

Baca: Pemprov Kepri Raih Predikat WTP 9 Kali, Jumaga: Kualitas Kerja Harus Efektif dan Efisien

Ditemukannya kesalahan penganggaran Rp 6,9 miliar pada tiga OPD Pemprov Kepri, kelebihan perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 662 juta di dua paket pekerjaan jasa barang dan konstruksi.

Setelah itu BPK juga mendapati pengadaan aplikasi guru dan siswa pada pekerjaan pengadaan alat peraga microplayer eduation SMA berkarakter tidak didukung dengan harga wajar dan tidak sesuai spesifikasi yaitu sebesar Rp 900 juta lebih.

Terakhir BPK juga menemukan, pengelolaan dan pertangungjawaban belanja hibah Pemprov Kepri belum tertib.

PLT Kepala BPK Wilayah Kepri Azhar mengatakan, masalah tersebut tidak serta merta mempengaruhi predikat opini yang diraih Kepri yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

"Yang penting masalah sudah dimuat di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)," kata dia. 

Azhar mengatakan, setelah ini kepala daerah menyampaikan tanggapan terkait hasil tersebut. "Kita berikan waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan," katanya.  

Sedangkan, jika DPRD Kepri memerlukan penjelasan lebih lanjut maka bisa berkonsultasi dengan BPK Kepri untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. 

"Terimakasih kepada gubernur atas kerjasama atas pemeriksaan berlangsung, semoga pemeriksaan itu dapat memberikan dorongan dan motivasi," katanya. 

(tan)
 


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews