Batam - Sejumlah organisasi kemasyarakatan dan LSM di Batam mendesak pemerintah pusat segera melantik Wali Kota HM Rudi sebagai ex officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. 

Ketua Rumpun Khasanah Warisan Batam (RKWB), Machmur Ismail yang menangani 37 titik kampung tua di Kota Batam mengatakan bahwa dengan pelantikan ini maka legalitas kampung tua semakin jelas. 

“Kami ingin Pemko Batam dan BP Batam melebur jadi satu di bawah kepemimpinan ex officio,” ujar Machmur usai rapat pembahasan kampung tua di gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, Jumat (10/5/2019). 

Dengan demikian menurutnya permasalahan dualisme di Batam bisa terselesaikan. 

Sementara, Panglima Hulubalang Kota Batam, Annasrudin Albatamy mempertegas bahwa bagi siapapun anak melayu tempatan yang menolak ex officio, maka itu bukanlah anak melayu tempatan. 

“Kami mewakili anak melayu tempatan, pelantikan ini merupakan kepentingan bagi kami, perjuangan ini sudah lama, bahkan sudah dimulai dari orang tua kami terdahulu,” ujar Annas. 

Kerabat Kerajaan Riau Lingga, Raja Abdul sekaligus mewakili para zuriat Riau Lingga juga menyampaikan hal yang sama. Dualisme pemerintahan di Batam dirasa sudah cukup mengganggu selama bertahun-tahun. 

Dia juga berpendapat spanduk-spanduk penolakan ex officio yang bertebaran di sejumlah lokasi berisi provokasi. 

"Sebaiknya tunggu keputusan final dari pemerintah pusat, mereka yang membuat spanduk penolakan itu merupakan orang luar Batam yang tidak memahami betul persoalan di sini," katanya. 

(ret)