Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengaku telah mengantongi kecurangan yang diduga dilakukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Pada saatnya, bukti-bukti tersebut akan dibuka.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan mengaku kubu 02 justru menjadi sumber kecurangan tersebut.

 "Karena selama ini mereka begitu masif mengatakan ke publik bahwa kecurangan terjadi dan korbannya adalah 02. Kami akan buktikan, kecurangan-kecurangan itu justru dilakukan oleh pihak 02," ujar Irfan di Posko Cemara, Menteng, Rabu (24/4/2019). 

Irfan mengatakan bukti ini berasal dari pengaduan masyarakat yang masuk ke hotline TKN Jokowi-Ma'ruf. Sejak dibuka pada 9 April, kata Irfan, sudah ada 25.000 pengaduan masyarakat terkait masalah penyelenggaraan pemilu. Saat ini TKN Jokowi-Ma'ruf sedang mengklasifikasi jenis pelanggarannya. 

"Kami berupaya sedapat mungkin menyampaikan laporan terhadap pengaduan tersebut. Baik (kecurangan) itu (dilakukan) oleh simpatisan pendukung 02 dan yang menguntungkan 02. Artinya kerugian ada di kami," kata Irfan. 

Irfan juga berkomentar soal narasi pemilu curang yang terus menerus digaungkan BPN Prabowo-Sandiaga. Menurut dia, sikap ini berlawanan dengan klaim kemenangan Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019. 

"Logikanya adalah kalau mereka mengklaim kemenangan 62 persen, kenapa meminta pemilu diulang? Kenapa khawatir dengan adanya kecurangan," kata dia. Sebelumnya, sejumlah tokoh pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melontarkan kritikan terkait pelaksanaan pemilu. 

Salah satunya adalah Bambang Widjojanto, dia menyampaikan pendapatnya tentang pelaksanaan pemilihan presiden dan pemungutan suara pada 17 April 2019 lalu.  

"Pemilu kali ini oleh pengamat disebut pemilu terburuk pasca reformasi," ujar Bambang. Menurut mantan anggota tim sukses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada pilkada DKI itu, pemilu kali ini tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Serta tidak memenuhi prinsip jujur dan adil (jurdil).  

Selain itu, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, juga menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 dilaksanakan jauh dari nilai jujur, adil dan transparan. "Kami menilai Pemilu sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil," ujar Hashim.