Karimun - Hasil hitung cepat Pilpres 2019 menuai ragam reaksi sejumlah kalangan di Indonesia. Tak hanya di tingkat pusat, hasil hitung cepat juga memunculkan komentar beragam elit partai di daerah.

Seperti diungkapkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Karimun, Muhammad Taufiq. Dia menegaskan ketidaksetujuannya dengan hasil hitung cepat yang beredar.

"Saat ini semua penghitungan masih dilakukan. Lalu, bagaimana sudah mengetahui hasil suara. C1 saja belum kita dapatnya seluruhnya, bagaimana sudah tahu hasilnya. Kita capek-capek pemilu malah endingnya seperti ini," ujar Taufiq, Kamis (18/4/2019) saat dihubungi.

Dengan itu, PKS Karimun mempertanyakan hasil yang sudah diumumkan tersebut. Pasalnya, penghitungan surat suara dilakukan hingga dini hari.

"Masih dilakukan penghitungan hingga malam, ini kok jam 4 sore sudah tahu hasilnya, angka dari mana itu. Menurut saya itu hanya congak-congak saja, bohong semua itu," kata Taufiq.

Taufiq juga mengatakan hasil hitung cepat itu tidak jelas, dan menyebut sebagai hasil kerja bohong.

Dia meminta untuk tidak perlu ada hitung cepat di Indonesia karena dianggap dapat memecah belah bangsa dengan hasil-hasil yang belum benar adanya.

"Dari daerah kami sampaikan, tidak perlulah quick count seperti itu di Republik ini. Kalau mau membangun opini jangan dengan hoaks. Hoaks aja itu semua, kerja-kerja tidak benar," ucapnya dengan nada kesal.

PKS hingga saat ini masih menunggu hasil C1 untuk memastikan hasil. Mereka optimistis mendapat kursi di DPRD kabupaten dan provinsi.

Mengenai pelaksanaan Pemilu di Karimun, Taufik menyebut berjalan lancar dan tidak ada hal-hal yang menonjol terjadi.

Hanya saja, Ketua Fraksi PKS DPRD Karimun itu mengkritik petugas KPPS yang lambat karena menurutnya kurang memahami tugasnya.

"Petugas KPPS rata-rata orang baru, maka kurang paham aturan-aturan. Untuk penghitungan juga harus teliti, jangan sampai terjadi kekeliruan," ucapnya.

Menurutnya, UU Pemilu juga baru dipelajari. Meski tidak semua yang ingin menjadi petugas KPPS dengan honor yang tidak sebanding dengan kerja.

"Honor mereka juga tidak seberapa, kerja mereka berat karena ujung tombak di lapangan. Maka, harus orang yang berkompeten untuk ditugaskan di sana," kata dia.

(aha)