Batam - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti terpaksa golput saat melakukan kunjungan kerja di Natuna, Provinsi Kepri.

Ketua KPU Natuna, Junaidi Abdillah mengatakan, pihaknya terpaksa tidak bisa mengakomodir suara Menteri Susi karena sesuai prosedural harus memiliki surat A5 (pindah memilih) untuk mencoblos di luar daerah.

"Memang sempat saya ditemui ajudan bu Susi, nanyain bagaimana, apakah bu Menteri bisa milih di Natuna. Kami sampaikan ya nggak bisa sesuai prosedural tentu beliau harus ngurus surat A5, itu kan paling lambat ngurusnya 10 April kemaren," kata Junaidi, saat dihubungi batamnews, Kamis (18/4/2019).

Hal ini dikatakan Junaidi sesuai dengan tindak lanjut keputusan MK Nomor 20/tanggal 29 Maret 2019.

"Bagi masyarakat yang ingin mengunakan hak politiknya di luar daerah wajib mengurus Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) seminggu sebelum waktu pencoblosan," terangnya.

Terkait soal penggunaan e-KTP menurut Junaidi hal itu hanya diperuntukkan bagi warga yang berdomisili di Natuna dan memiliki e-KTP Natuna. "Bagi yang memang nggak terdaftar di DPT dan DPTTb, bisa cuma bagi warga yang memiliki e-KTP Natuna, kalau memang surat suara kurang bisa dialihkan ke TPS terdekat atau ke TPS lain di wilayah PPK (kecamatan) yang bersangkutan," pungkasnya.

"Ya kalau nggak punya surat A5, dan pakai KTP luar daearah tetap nggak bisa," terang Junaidi.

Seperti diketahui, Menteri Susi didampingi Danguskamla, Koarmada I Laksamana Pertama Dafit Santoso dan Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Harry Setyawan melakukan kunjungan kerja ke Natuna, sejak Selasa (16/4/2019)

Susi ikut patroli bersama di perairan Natuna dengan menggunakan Kapal Republik Indoneaia (KRI) Usman Harun -359 hingga ke Pulau Laut dan Pulau Sekatung.

Susi menyampaikan kepada masyarakat, untuk menjaga laut agar tetap bersih. Begitupun terkait penggunakan bius ataupun illegal fishing.

Dalam kesempatan itu pihak KKP juga memberikan bantuan kapal mempemudah TNI yang sedang melakukan pengamanan perbatasan.

(fox)