Batam - Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (19/2/2019). Anggota DPRD mempertanyakan kondisi hutan di Batam yang sudah gundul.

Dalam agendanya tersebut Anggota Komisi III DPRD Kepri Irwansyah mempertanyakan mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPHL di Batam. Pasalnya sering terjadi kebakaran lahan dan hutan di Batam pada 2019 ini. 

“Selain adanya kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu lalu, banyak warga yang menyampaikan kepada saya bahwa hutan di Batam ini sudah gundul entah apa penyebabnya,” kata Irwansyah.

Kepala KPHL DLHK Provinsi Kepulauan Riau Lamhot M Sinaga mengatakan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi beberapa waktu lalu kewenangannya dibawah kementrian yakni Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dikawasan Sumatera berada di Palembang. 

“Kebakaran hutan yang terjadi di Tanjung Riau kemarin kita tidak mampu untuk menangani sendiri sehingga kita meminta kepada walikota agar dapat meminta bantuan helikopter dari Pekanbaru,” jelas Lamhot.

Di Batam, Lamhot menjelaskan saat ini ada Daerah Operasional (Daops) yang posisinya berada dibawah Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan yakni Daops Manggala Agni yang berada di Tanjung Riau. 

“Kalau hanya mengandalkan dari Manggala Agni saja tidak mungkin karena posisi karhutla mencapai 10 hingga 12 hektar dan areanya pun perbukitan,” katanya.

Lamhot menambahkan bahwa saat ini pihaknya yakni KPHL belum bisa bertindak jauh dalam menjalankan kewenangannya. Ia mengatakan hal tersebut terbentur dengan permasalahan anggaran yang memang diakuinya anggaran untuk KPHL masih sangat kurang.

Dalam monitoring tersebut hadir anggota Komis III Raja Bakhtiar, Irwansyah, Saproni, Alex Guspeneldi, Joko Nugroho dan Sahmadin Sinaga. 

Selain mempertanyakan kondisi hutan yang sering kebakaran dan gundul Anggota DPRD Kepri juga mempertanyakan pemanfaatkan lahan di Batam untuk PAD Pemprov.

(tan)