Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diminta melibatkan kalangan swasta untuk mewujudkan Jembatan Batam-Bintan (Babin). 

Usulan ini disampaikan anggota DPD RI Hardi Selamat Hood. Dia menilai pembangunan Jembatan Babin muskil terwujud jika hanya mengandalkan kucuranan dana APBN.

"Saya kira sulit dari dana APBN, makanya harus pendekatan Bapak Gubernur dan pimpinan daerah kepada pihak swasta," kata Hardi kepada Batamnews.co.id usai menghadiri rapat istimewa di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Senin (28/1/2019). 

Hardi mencontohkan, pembangunan pemerintah pusat seperti jalan tol dan insfrastruktur lainnya mengandeng pihak swasta.

"Saya pesimistis proyek strategis ini bisa dibangun jika menunggu dana APBN," imbuh dia.

Sebelumnya Gubernur Kepri Nurdin Basirun terus gencar meminta pemerintah pusat memperhatikan pembangunan Jembatan Babin. 

Bahkan, Nurdin beberapa bulan lalu mengatakan pembangunan tersebut tidak melibatkan swasta. 

"Para menteri akan mencari jalur investasi agar proyek ini bisa dipermudah," kata Nurdin beberapa waktu lalu. 

Jembatan Babin termasuk satu dari tujuh proyek strategis yang direncanakan Nurdin Basirun. Selain jembatan itu, Nurdin juga meminta pemerintah pusat memperhatikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Pulau Asam, Pengembangan Pelabuhan Batuampar dan pengembangan modernisasi Bandara Hang Nadim, serta pembangunan Batam LRT (Light Rapid Transit). 

Jembatan Babin ini sebenarnya sudah pernah direncanakan oleh Gubernur Kepri Ismeth Abdullah di masa pemerintahan Presiden SBY. Namun hingga kini, proyek prestisius itu tak kunjung terealisasi.

(tan)