Batam - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam mensosialisasikan aturan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2019 di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (25/1/2019).

Ketua Bawaslu Kota Batam, Syailendra Reza mengatakan sosialisasi ini sangat penting untuk menjaga netralitas ASN. 

"Sebelumnya kita sudah surati Pemko agar Sekretaris Daerah membuat surat edaran terkait hal ini. Surat sudah dibuat. Dan sekarang kita kembali sosialisasikan," ujar Reza. 

Kegiatan tersebut diikuti oleh Camat, Lurah dan Kasubag Kepegawaian di lingkungan Pemko Batam. Saat ini jumpalh pegawai di Pemko Batam mencapai 11 ribu lebih, termasuk honorer. 

"Maka ini harus dikomunikasikan. Bisa saja dia tak mengerti, tapi ikuti suatu kegiatan yang ternyata kampanye," jelasnya.

Sejauh ini, Reza menyampaikan belum ada laporan yang menyangkut ASN yang melanggar aturan. Walaupun sudah banyak isu-isu yang beredar.

Dalam kesempatan itu, beberapa pertanyaan muncul, seperti posisi camat yang diundang pada kegiatan di lingkungan kerjanya. Contohnya ketika hadir saat reses anggota DPRD.

“Apakah itu melanggar atau tidak? Itu ditanyakan, nah kalau itu kan sebagai tugas anggota dewan. Tapi kalau di tempat acaranya ada alat peraga kampanye, itu bukan reses. Jadi harus diperhatikan juga," katanya. 

Kemudian terkait ASN yang juga menjabat sebagai Ketua RT atau RW. Sebagai RT/RW, ASN tersebut harus mengizinkan peserta Pemilu untuk masuk ke wilayahnya. Tetapi si ASN tersebut tidak boleh hadir saat kampanye. 

"Kita komunikasikan, seluruh partai politik boleh masuk. Tapi ketika kampanye, tak boleh ikut karena ASN-nya melekat," kata dia menegaskan.

Ia juga menyampaikan agar para ASN bisa berhati-hati dalam bertindak, agar tidak tersandung masalah terkait netralirasnya sebagai ASN. 

"Di era sosial media ini kita harus sangat teliti juga. Terkadang ada orang lagi duduk-duduk bersama setelah salat, lantas dibilang tak netral, tidak bisa begitu juga. Isu-isu seperti ini kencang. Itu yang perlu diantisipasi," kata dia mengingatkan.

(ret)