Jakarta - Pemerintah akan menggesa pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam. Ditargetkan, memasuki tahun baru 2019 nanti sudah tak ada lagi dualisme kewenangan di Batam.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan lambannya pengembangan di Batam tak lepas dari masih adanya dualisme kepemimpinan di kawasan tersebut. Hal ini, tentu perlu diselesaikan untuk mempercepat pengembangan Batam.

"Intinya tadi pembahasan, masalah yang belum terselesaikan. Jawabannya adalah dualisme. Masih ada dualisme. Dari sana Presiden dan Wapres memutuskan untuk hilangkan dualisme," kata Darmin kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Pengembangan Batam, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

"Dengan cara, kewenangan pemerintah pusat yang ada selama ini di Batam akan dirangkap oleh wali kota," tegas mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu. 

Keputusan membubarkan BP Batam diambil Presiden Joko Widodo setelah mendengarkan informasi dari dunia usaha, keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Baca: Presiden Jokowi Perintahkan Bubarkan BP Batam

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas memang sempat menyindir pengembangan kawasan Batam yang terkesan lamban. Padahal, berbagai upaya sudah dilakukan hampir tiga tahun yang lalu.

"Arahnya begitu [BP Batam dibubarkan]," ungkap Darmin sembari mengajak Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo datang ke kantornya, untuk mendiskusikan hal tersebut.

(dod)