Batam - Kota Batam membutuhkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk pengembangan. Rencana tata ruang yang pernah disiapkan sudah tak digunakan lagi. 

Wali Kota Batam HM Rudi menyebut penataan kota menjadi amburadul karena belum ada rencana tata ruang yang baru. Dia ingin menata ulang Batam kembali seperti yang direncanakan mantan Presiden BJ Habibie. 

"Dua tahun ini saya coba tata kembali. Bagaimana bisa kita mengembalikan sehingga Batam jadi tujuan wisata dan industri dari luar," ujar Rudi, usai menandatangani kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) di kantor wali kota, Selasa (4/12/2018). 

Ia berharap tata ruang Batam benar-benar selesai agar tak ada lagi tumpang tindih pemberian izin.

"Mulai pelan-pelan kita selesaikan. Apa yang sudah kami lakukan dua tahun ini mulai nampak hasilnya dengan kunjungan wisatawan. Biasa hanya 1,4 juta sekarang sampai November sudah 1,8 juta. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi hanya satu koma. Hari ini sudah kembali mendekati 5 persen," kata dia. 

Pemetaan yang direncanakan Pemko Batam yakni skala 1:5.000. Namun Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin menyarankan agar peta yang dibuat dengan skala lebih detail, 1:1.000.

"Saran saya kalau bisa Batam buat 1:1.000. Karena otomatis 1:5.000 dapat. Dan BPN juga butuh 1:2.500. Kalau buat yang 1:5.000 tak dapat," ujar Hasanudin.

Peta 1:1.000 ini juga diperlukan apabila Batam ingin menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Begitu juga apabila Batam ini menjadi kota cerdas atau smart city, dibutuhkan peta 3 dimensi berskala 1:1.000.

Menurutnya Batam memungkinkan untuk buat peta 1:1.000. Karena luasan Batam yang tak terlalu besar dan hal itu bisa dilakukan dengan foto udara dan bidang.

"Yang sudah 1:1.000 itu Surabaya, Bandung, Medan. Kalau bisa Batam berikutnya yang 1:1.000. Banyuwangi, Padang juga sudah antre ingin 1:1.000," jelasnya.

Terkait RDTR, menurut Hasanudin, baru 2 persen dari 1.838 pengajuan. Ketersediaan RDTR ini juga penting bagi investasi. Karena kegunaan RDTR juga adalah sebagai pendukung online single submission (OSS) untuk percepatan perizinan.

"Kalau RDTR belum selesai, investor mau masuk juga repot. Jangan sampai terjadi seperti Bekasi. Maka perlu RDTR segera. Kita hanya membantu siapkan peta dasarnya. Kita berusaha mempercepat dengan bantuan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) Lapan (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional)," kata dia.

(ret)