Karimun - Total APBD 2019 Kabupaten Karimun disahkan pada angka Rp 1, 556,565,615,353. Ada kenaikan sebesar 7,4 persen dari usulan sebelumnya.

Nilai APBD 2019 tersebut didapatkan dengan rincian pendapatan daerah 2019 sebesar Rp 1,372,342,539,447 dan pembiayaan di tahun 2019 sebesar Rp 184,223,075,906. 

Pengesahan ini sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam undang-undang, yakni satu bulan sebelum habisnya masa anggaran.

Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirat dengan dihadiri Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim dan Sekretaris Daerah Karimun Firmansyah.

"Alhamdulillah, kita sama-sama hadir dan mengikuti proses rapat paripurna pengesahan RAPBD Karimun 2019 menjadi APBD 2019 yang telah disahkan tadi," ucap Aunur Rafiq.

Rafiq mengatakan, pada APBD 2019, terjadi kenaikan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karimun, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Restoran. 

"Kalau kita lihat seperti rumah makan, hotel saat ini masih mampu bertahan meski dikatakan ekonomi sedang lesu. Artinya, memang terjadi penurunan tetapi masih bisa bertumbuh dengan baik," katanya.

Untuk tahun 2019, Pemerintah Daerah akan memaksimalkan pendapatan yang berasal dari BUMD di Karimun.

"Seperti PDAM, baru beberapa bulan menaikkan tarif. Kita harapkan kedepan bisa dapat menyumbang PAD Karimun. Kita sedang push kembali Direktur yang bekerja di BUMD agar kedepan bisa lebih optimal lagi," katanya.

Saat ini masih terjadi penundaan terhadap dana penyaluran dari pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kemundian juga terdapat dana tunda salur dari Pemerintah Provinsi yang belum cair.

Kemudian, terkait piutang pada proyek yang telah selesai dibangun, namun belum dilakukan pembayaran, saat ini juga sudah dalam proses pembahasan di DPRD.

"Sekarang kita tidak defisit, yang terjadi saat ini di Karimun itu adanya penundaan terhadap penyaluran dana dari Pemerintah Provinsi dan juga terhadap tunda salur dari pemerintah provinsi, tapi itu triwulan terakhir akan dibayarkan pada Januari nanti," katanya.

(aha)