Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pagi ini menjadi pembicara pada acara US-Indonesia Investment Summit. Acara tersebut dihadiri oleh pengusaha Amerika Serikat (AS) dari American Chamber of Commerce (AmCham/Kamar Dagang AS).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menceritakan bagaimana Indonesia dihadapi tantangan akibat kondisi global yang berubah, mulai dari perang dagang (trade war) hingga jatuhnya harga komoditas.

"Kami juga melihat perang dagang ini dan menambah ketidakpastian. Geopolitik juga mempengaruhi harga komoditas, harga minyak berhubungan dengan ini," katanya di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (27/9/2018). 

Namun, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan Indonesia mampu bertahan di tengah ketidakpastian global. Hal itu karena pemerintah cepat ambil kebijakan untuk menyesuaikan keadaan global.

"Kami tahu Indonesia selamat dari berbagai goncangan global," sebutnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan sebelum krisis keuangan global, pertumbuhan ekonomi dunia didukung perdagangan sekitar 7,6%. Namun sejak krisis, ekonomi dunia hanya tumbuh 3%. Hal tersebut mengagetkan negara-negara yang basis perdagangan.

Terkait itu, Sri Mulyani menyebut Indonesia juga terkena dampaknya di 2008-2009. Namun berkat kebijakan yang dibuat, Indonesia bisa bertahan dari kejadian tersebut.

"Dan kemudian, di emerging market 2009-2012 banyak bermunculan pasar yang berkembang sangat kuat. Ini karena negara besar dan emerging market melakukan kebijakan countercyclical yang luar biasa," paparnya.

Memasuki 2014 dan 2015, lanjut Sri Mulyani, Indonesia kembali dihadapi jatuhnya harga minyak yang turun hingga 30 per barel.

"Akhirnya kita butuh dorongan pajak. Kami sampai sekarang melakukan reformasi struktural," paparnya.

Selain itu, Indonesia dengan bonus demografi di mana dengan banyaknya penduduk usia muda, pemerintah menginvestasikan cukup banyak anggaran ke sektor pendidikan, dan kesehatan.

"Di luar uang kami akan membelanjakan uang dengan baik, jadi kami membayar persen persenan untuk kesehatan dan pendidikan di APBN," tambahnya.

(pkd)