Batam - Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Batam, menargetkan memperoleh medali emas dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) nasional ke XII Tahun 2018. Acara itu akan digelar di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 29 Juli - 4 Agustus 2018.

Ketua Panitia LPPD, Yaaro D Zebua mengatakan bahwa target ini juga merupakan permintaan dari Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto beberapa waktu lalu. 

Sehingga pihaknya saat ini tengah melakukan persiapan akhir untuk memberangkatkan seluruh kontingen yang berjumlah 196 orang.

"Sebagian kontingen sebenarnya sudah kami berangkatkan beberapa waktu lalu, sisanya 176 kontingen akan diberangkatkan Sabtu (28/07/2018) yang terdiri dari para peserta dan juga sebagian dari Panitia yang akan mendampingi seluruh peserta. 196 orang tersebut tidak seluruhnya peserta namun juga meliputi panitia dan juga LO," ujar Yaaro, Jumat (27/08/2018) siang.

Adapun para peserta yang ikut Pesparawi Nasional tahun 2018 merupakan peserta yang sudah lolos seleksi tingkat kota dan provinsi yang telah diselenggarakan sejak tahun 2017. 

Proses seleksi ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh Gereja yang ada Batam, dan Bintan. Dan pada akhirnya Kota Batam menjadi pemenang yang akan membawa nama Kepulauan Riau, dalam perhelatan Pesparawi ke XII.

"Untuk titik pemberangkatan sendiri akan dilakukan dari Gereja GKI Sukajadi, untuk besok kami juga minta kehadiran Walikota Batam untuk melepaskan seluruh kontingen, selain kami juga mengundang seluruh Pendeta dari masing - masing Gereja guna melakukan pemberkatan kepada seluruh peserta," katanya.

Tidak hanya itu, walau seluruh peserta yang akan mengikuti perlombaan merupakan kontingen dari Kota Batam. Yaaro menegaskan bahwa di tahun ini, pihaknya tetap akan membawa nama Kepulauan Riau dikarenakan adanya proses seleksi yang sebelumnya telah dilaksanakan. Serta kepanitiaan yang melibatkan seluruh pengurus dari Gereja yang ada di Kepulauan Riau. 

Bawa Misi Perkenalkan Kepri

Tidak hanya berfokus untuk mengikuti seluruh rangkaian event. Keberangkatan seluruh Kontingen Kepri ini juga mambawa misi untuk memperkenalkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. 
Yaaro menambahkan, adanya misi ini sendiri akan dilaksanakan dalam pameran yang bekerjasama dengan pihak Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kepri.

"Dalam pameran itu kita akan menampilkan berbagai kerajinan asli Kepri seperti batik gonggong, dan makanan khas dari Kepri. Selain itu, kita juga akan memperkenalkan baju adat melayu yang menjadi ciri khas dari masyarakat Kepulauan Riau. Masih ada lagi, dalam pawai yang akan dilaksanakan nanti kita akan membawakan tema Perahu Lancang Kuning," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Yaaro juga menyampaikan bahwa saat ini ada polemik antara LPPD dengan Lembaga Gereja Aras mengenai pembentukan Kepanitiaan. 

Ia menegaskan adanya pembentukan kepanitiaan ini sendiri, sudah didasari dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 32 Tahun 2016, diluar adanya pembentuka LPPD yang didasari oleh Peraturan Menteri Agama Nomoe 19 Tahun 2005.

"Kami sudah mengetahui hal ini akan menjadi masalah, namun kami juga berani untuk bertanggung jawab dikarenakan adanya landasan hukum yang kuat dalam pembentukan panitia. Selain itu, permasalahan ini sendiri juga sudah mendapat tanggapan dari Gubernur Kepri,” ucapnya

Saat pihaknya melalui Kemenag sudah beberapa kali mengagendakan pertemuan, namun selalu gagal dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Lembaga Aras.

Yaaro kembali mengingatkan, adanya pembentukan LPPD Kepri sendiri juga berlandaskan menggandeng seluruh elemen dan pengurus dari masing - masing Gereja yang tersebar di Kepulauan Riau. 

Untuk itu, ia menolak adanya anggapan bahwa adanya LPPD dan Kepanitiaan Pesparawi 2018 dianggap tidak mewakili Gereja.

Sebelumnya, Lembaga Gereja Aras di Kepri menyayangkan sikap Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang melantik kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Kepri. 

Para pimpinan Lembaga Gereja Aras Nas
ional Kepri menyatakan bahwa pembentukan LPPD Kepri serta kontingen Pesperawi nasional dari Kepri yang berangkat akan berangkat ke Kalimantan Barat dalam waktu dekat ini tidak mewakili gereja. 

Penolakan pembentukan LPPD sudah dilakukan sejak dua tahun lalu, didalam Suratnya Nomor 08/LGAN/XI/2016 tentang penolakan pengurus Lembaga Pengembangan Pesperawi Daerah Provinsi Kepri, yang diserahkan para 3 November 2016. 

Pihak Lembaga Gereja Aras sendiri juga mengaku, adanya pelepasan kontingen yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Kepri beberapa waktu lalu juga tanpa sepengetahuan Gereja.

(ret)