Moeldoko Suarakan Keterbukaan Informasi Publik di Georgia

Moeldoko Suarakan Keterbukaan Informasi Publik di Georgia

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi kelima Open Government (OGP) Global Summit 2018 yang berlangsung Tbilisi, Georgia, 16-18 Juli 2018. (Foto: ist/batamnews)

Georgia - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi kelima Open Government (OGP) Global Summit 2018 yang berlangsung Tbilisi, Georgia, 16-18 Juli 2018. 

Dia menjadi delegasi Indonesia di antara delegasi 96 negara dari perwakilan pemerintah, parlemen, peneliti, akademisi dan aktivis masyarakat sipil yang bergerak dalam isu anti korupsi, keterbukaan dan pelayanan publik.

Pada forum multilaretal ini Indonesia duduk sebagai Dewan Pengarah untuk periode 2015-2018. 

“Forum ini sangat penting karena menunjukkan kepedulian kita terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah terutama dalam mewujudkan keterbukaan dan percepatan perbaikan pelayanan publik. Apalagi kita sudah satu dekade ini memiliki UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik,” papar Moeldoko. 

Rangkaian acara dimulai sejak Senin 16 Juli 2018 kemarin ketika Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri courtesy meeting dengan Menteri Hukum Georgia Thea Tsulukiani, yang merupakan penyelenggara utama inisiatif Open Government di Georgia. 

Hari ini, Kepala Staf Kepresidenan dijadwalkan menghadiri pertemuan Dewan Pengarah OGP pada 17 Juli 2018. 

Dalam pertemuan itu Moeldoko menyatakan, bahwa Kantor Staf Presiden bersama Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan organisasi masyarakat sipil bertugas memastikan penerapan prinsip keterbukaan melalui  inisiatif Open Government di Indonesia.

Moeldoko memaparkan, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah penguatan bagi masyarakat sipil, di antaranya mempromosikan keterbukaan informasi, meningkatkan partisipasi publik, serta menekankan respon pemerintah dalam pemenuhan aspirasi publik.

“Memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang efektif merupakan tugas yang harus dijalankan pemerintah dalam upaya membangun kepercayaan dari warganya,” tegas Moeldoko.

Diuraikan berbagai langkah komitmen pemerintah untuk memenuhi pelayanan publik, terutama terkait pemenuhan informasi di antaranya dengan membuat ‘LAPOR’ sebuah sarana terintegrasi nasional yang menampung berbagai keluhan dan masukan masyarakat, terutama terkait program pembangunan dan pelayanan publik.

“Kami juga tengah menyusun regulasi terkait tata kelola layanan informasi digital, seperti e-Government dan Satu Data, yang bertujuan meningkatkan kualitas informasi yang diproduksi pemerintah,” kata Moeldoko.

Di Tbilisi, Kepala Staf Kepresiden juga berkunjung ke Public Service Hall, yang merupakan layanan satu atap pemerintah Georgia. Layanan satu atap ini sudah mulai diadopsi di Indonesia melalui hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. 

“Kantor Staf Presiden siap memperluas cakupan MPP bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Moeldoko.

Mayoritas delegasi hadir dari perwakilan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch, TIFA, Indonesian Parliamentary Centre, MediaLink, Hivos, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, dan Publish What You Pay Indonesia. 

Ikut mendampingi Kepala Staf adalah Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho. Hadir di antara delegasi Indonesia adalah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. 

(*)


Komentar Via Facebook :

Berita Terkait

close

Aplikasi Android Batamnews