Batam - Ketua DPD PDI Perjuangan Soeryo Respationo meminta Bawaslu Kepri tak sekedar duduk di meja. Soeryo menduga adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam permainan penghitungan suara pemilihan kepala daerah yang berlangsung.

Permainan tersebut bukan lagu baru yang selalu terjadi disetiap Pilkada maupun Pileg. Soeryo memprediksi kalau pemilu 2019 di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Batam berpotensi menimbulkan konflik dan kecurangan besar.

Mantan Wakil Gubernur Kepri tersebut meminta kepada Bawaslu Kepri turun ke lapangan, melihat segala sesuatu yang akan bisa menjadi konflik nantinya.

"Sebab disana adanya dugaan Camat dan Lurah ikut bermain serta menggerakkan warganya untuk memilih partai politik tertentu," ujar Soeryo kepada batamnews, Selasa (3/7/2018).

Menurut Soeryo, Pemilu 2019 disinyalir bakal adanya kecurangan. Menurutnya  DPD PDI Pejuangan jumlah DPS khususnya Batam sudah diplenokan di KPU Kepri pada tanggal 20 Juni 2018 lalu, jumlahnya meningkat fantastis hingga 800 ribuan. Tapi setelah diverifiaksi ulang, jumlah DPS Batam menjadi 608.946 dari 2.842 TPS.

Soeryo sangat menyesali adanya keterlibatan ASN yang melakukan kecurangan tersebut. Dia juga meminta Bawaslu untuk segera melakukan tindakan. Selain itu tidak melakukan diskriminasi dan mendeskreditkan suatu partai besar, yang selalu dituduh tidak benar.

"Kami ingin pemilihan kepala daerah ataupun pileg itu fair, dan PDI Perjuangan hanya minta apa yang kami lihat dalam kecurangan itu jangan dibiarkan dong," kata Soeryo

(jim)