BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Ketua Tim FTZ Plus Plus (Revitalisasi dan Optimalisasi FTZ Batam) Soerya Respationo menginginkan bertemu Gubernur Kepri Nurdin Basirun membahas mengenai pembahasan polemik antara Free Trade Zone dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Soerya juga ingin bertemu dengan Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, Ketua DPRD Batam Nuryanto. 

Tim FTZ Plus Plus sebelumnya pada Rabu (23/5/2018) mengadakan rapat terbatas di Hotel Travelodge Batam. 

"Rapat kemarin finaslisasi konsep dan surat ke Presiden, yang intinya strategi meningkatkan daya saing perdagangan dan ekonomi Batam untuk menarik investor dalam menghadapi persaingan ekonomi bebas dunia," ujar Jadi Rajagukguk, Ketua Kadin Batam, yang ikut dalam rapat tersebut, Kamis (24/5/2018).

Baca juga:

Seksi Mana, FTZ atau KEK?

6 Periode Perkembangan Batam Menuju FTZ

Jadi mengatakan, tim masih menunggu respons dari Gubernur Kepri. "Senin Tim diundang Ketua DPRD Kepri untuk diskusi dan mendengarkan aspirasi pengusaha," ucapnya.

Jadi mengatakan, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai undangan rapat terbatas di Jakarta dari Kementeri Koordinasi Perekonomian RI.

"Tapi kita tahu itu jebakan Batman, jadi sepakat tak hadir," ucap Jadi. Menurut Jadi, undangan tersebut membahas mengenai transformasi FTZ.

Menurut Jadi, harusnya agenda yang tepat adalah penerapan instrumen ekonomi yang tepat di Batam, FTZ atau KEK.

Sementara itu Soerya Respationo usai rapat tersebut menuturkan akan menggelar dialog khusus dengan pemangku kepentingan di Batam seperti Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, Ketua DPRD Kepri, dan Ketua DPRD Batam.

Ia tak ingin masyarakat kebingungan dengan isu antara FTZ dan KEK ini yang terus menggelinding bak bola salju. 

Hadir dalam rapat tersebut, Presdir PT Sat Nusapersada Tbk Abidin Hasibuan, Pakar Hukum Ampuan Situmeang, Ketua Apindo Kepri Ir Cahya, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk, Ketua Kadin Kepri Ahmad Ma'ruf Maulana, dan sejumlah pentolan pengusaha lainnya.

Soerya dalam kesempatan itu menambahkan, tim tengah mempersiapkan kajian-kajian hukum dan lainnya untuk bahan dikusi nantinya.

Menurut Soerya nantinya baru akan jelas bagaimana nantinya, apakah FTZ lebih bermanfaat dan KEK merugikan.

Sebelumnya Wakil Wali Kota Batam Amsakar sempat mengkritik pengusaha yang baru belakangan melontarkan kritik terkait perubahan status Batam dari FTZ ke KEK yang sudah digulirkan dua tahun lalu.

Menanggapi ini Jadi Rajagukguk mengatakan penolakan terhadap KEK sudah lama pada 14 Maret 2016 lalu saat pertemuan di Swiss-Bellhotel Harbour Bay Batam. Saat itu semua pihak menolak.

"Jadi tidak benar kalau Wawako bilang begitu," ucapnya. Rencana pemberlakukan KEK di Batam, menutur Jadi sama saja kemunduran.

Baca juga:

Ria Siregar: Saya Khilaf, Beri Kesempatan Sekali Lagi Untuk Berubah

Kenalkan Bang Charlos, Tukang Parkir Terseram di Batam

Daya saing perdagangan dan ekonomi Batam turun. Batam harus berbenah diri dan meningkatkan daya saingnya dengan menambah fasilitas dan insentif kedalam FTZ, dalam menghadapi persaingan ekonomi pasar dunia.

Kemudian Ketua Apindo Kepri Ir Cahya menjelaskan, masyarakat perlu mendapat penjelasan mengenai manfaat FTZ dan KEK. "Dan saya sangat yakin, jika mereka tahu detail manfaat keduanya, maka pengusaha dan masyarakat akan memilih FTZ seperti sekarang," ucap Cahya.

Menurutnya, siapa yang mau, jika semua barang dikenakan PPN dan PPNBM, minimum 10 persen. "Artinya semua barang akan naik minimum 10 persen. Skrg aja udah mahal, bagaimana ditambah 10 persen," ucapnya.

(snw)