BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Usulan pembentukan Provinsi Khusus Batam kembali mencuat. Provinsi Khusus Batam dinilai bakal menjadi jalan keluar kebuntuan kesan dualisme antara BP Batam dengan Pemko Batam.

"Ini jadi alternatif meleburkan kedua lembaga tersebut," ujar Hamzah Idris, seorang pemerhati sosial di Batam, kemarin. 

Hamzah yang sempat mendeklarasikan dukungan terhadap pembentukan provinsi khusus itu, optimis, wacana tersebut cukup positif.

"Nantinya akan meningkatkan investasi, karena tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan," ucapnya.

Apalagi saat ini terjadi polemik antara yang pro atas perubahan Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

Menurut Hamzah, bukan tidak mungkin wacana provinsi khusus itu terjadi. Wacana tersebut sebelumnya sudah lama bergulir. 

Ide itu dilemparkan mantan Presiden RI BJ Habibie yang juga bekas Ketua Otorita Batam. 

"Jogja turun khusus dengan latar belakang Kerajaan Mataram. Hamengkubowono minta ke Soekarno untuk menjadi daerah istimewa," ucapnya.

Sedangkan Jakarta, kata dia, merupakan ibu kota yang dahulunya bernama Sunda Kelapa.

"Kalau Aceh dapat kekhususan karena latar belakang pemberontakan GAM. Sedangkan Batam bisa begitu juga karena dualisme kewenangan," ucap Hamzah.

Saat ini, menurut Hamzah, yang berat mewujudkan itu karena persoalan birokrasi.

Sedangkan langkah-langkah yang harus ditempuh, kata Hamzah, melalui mekanisme yang ada 

"DPRD koordinasi dengan wali kota, kemudian DPRD Provinsi, serta Gubernur, baru ke DPR RI, sehingga semua satu suara," ucapnya.

Hanya saja, selama ini, yang sering terkendala adalah diproses politik yang biasanya terjadi tarik menarik kepentingan. Baik di kalangan elit maupun kalangan arus bawah.

"Tapi ada kepentingan yang lebih luas di balik itu, dan sudah seharusnya didukung," katanya.

Isu ini pernah mengemuka beberapa bulan lalu. Bahkan mantan Gubernur Kepri Soerya Respationo dan anggota DPRD Kepri Taba Iskandar menggagas untuk pembentukan provinsi khusus tersebut.

Beberapa elemen masyarakat juga mendukung wacana tersebut. 

Protes muncul dari Huzrin Hood, mantan Ketua BP3KR yang ikut serta terlibat memekarkan Provinsi Kepulauan Riau dari Riau kala itu.

(snw)