BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin) memberi harapan besar pada pertumbuhan perekonomian di kedua daerah bahkan Tanjungpinang.

Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah, meyakini hal itu.

"Karena itu pemerintah Kepri sejak dulu menginginkan agar Pulau Bintan dan Batam disatukan melalui jembatan sepanjang 7 kilometer," kata Iskandarsyah di Tanjungpinang, Kamis.

Iskandar mengemukakan rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan sebaiknya disejalankan dengan perbaikan berbagai fasilitas perekonomian seperti, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone), yang saat ini tidak berlaku menyeluruh.

Regulasi sebagai landasan dalam mengambil kebijakan perekonomian perlu dipikirkan oleh pemerintah pusat sehingga Pemerintah Kepri tidak meraba-raba dalam mengambil keputusan, khususnya yang menyangkut FTZ.

"FTZ di Batam, Bintan,  Tanjungpinang dan Karimun sebaiknya menyeluruh.  Jembatan Batam-Bintan  akan lebih efektif untuk meningkatkan perekonomian Kepri jika kawasan bebas menyeluruh, bukan hanya pada kawasan tertentu," ujarnya.

Iskandar yang juga anggota Komisi II DPRD Kepri mengatakan rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin) mendapat sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat. 

Namun ia mengingatkan rencana ini jangan hanya sebatas wacana karena hal tersebut sudah pernah bergema sejak Ismeth Abdullah-HM Sani menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur pertama di Kepri periode 2005-2010.

Pembangunan jembatan Babin, menurut dia dapat menumbuhkan perekonomian di Pulau Bintan (Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang). Selama ini, perkembangan perekonomian antara Pulau Bintan dengan Batam tidak berimbang, karena itu FTZ menyeluruh menjadi jawaban untuk meningkatkan sektor perdagangan, perindustrian dan ekonomi kecil dan menengah.

Sejak 2007 hingga sekarang, FTZ di Kabupaten Bintan, Tanjungpinang dan Karimun tidak menyeluruh. Kondisi ini yang menyebabkan FTZ tidak dapat sepenuhnya menjadi mesin pertumbuhan perekonomian di Pulau Bintan maupun Karimun. Sedangkan kawasan bebas di Batam relatif lebih luas sehingga usaha yang digeluti Badan Pengusahaan Batam berkembang pesat.

"Yang lebih parah itu Tanjungpinang, hanya ada dua kawasan FTZ sehingga jalan di tempat," ujarnya.

Menurut dia, jembatan Babin sebagai jawaban awal untuk menyatukan kabupaten tertua di Kepri dan ibu kota Kepri dengan Batam. 

Selama ini, masyarakat hanya mengandalkan transportasi laut untuk mengangkut barang. Tentunya kondisi ini menyebabkan biaya operasional meningkat, yang ujung-ujung merugikan konsumen.

"Dengan adanya jembatan Babin, semestinya biaya distribusi barang menjadi lebih murah," katanya.

Selain persoalan pembangunan jembatan Babin dan FTZ, Iskandar juga mengingatkan pemerintah pusat untuk bersinergi dengan Pemerintah Kepri dalam membangun kawasan perbatasan. Kepri merupakan wajah Indonesia yang memiliki 1.976 pulau, sekitar 20 pulau di antaranya berbatasan dengan negara tetangga.

"Kepri ini memiliki potensi perekonomian yang besar karena letaknya sangat strategis. Seharusnya, Pemerintah Kepri diberi kewenangan khusus untuk membangun wilayah ini," katanya.

(snw)