BATAMNEWS.CO.ID, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, DR. H. TS Arif Fadillah, S.Sos, M.Si menargetkan triwulan kedua tahun 2018, Pemprov Kepri sudah menerapkan E-Government.

Arahan ini memastikan Pemprov Kepri segera menerapkan E-Government dalam pelaksanaan administrasi pembangunan dan pelayanan public.

“E-Gov ini adalah arahan gubernur, semua yang e (electronic) itu harus dipercepat. Triwulan II 2018 sudah siap. Kalau lebih cepat, lebih bagus,” ujar Arif saat memimpin rapat perdana Tim Percepatan Implementasi E-Government di Collaboration Room, Dinas Kominfo Kepri, Jumat (19/5/2017).

Saat ini Kepri sudah memiliki beberapa aplikasi yang sudah berjalan, namun belum terintegrasi atau belum saling terhubung. Dengan terbentuknya Tim Percepatan Impelementasi  E-Government ini, semua akan segera terhubung.

Data-data dari aplikasi tersebut nantinya dapat digunakan untuk berbagai keperluan. “Daerah lain e-planning, e-budgeting itu sudah jalan. Jangan sampai kita provinsi ke-33, urutan ke-33 juga penerapan E-Gov ini. Kominfo ini ibarat kapal induk dalam implementasi E-Gov, harus cepat,” ujar Arif.

Ia minta secepatnya tim menyusun rencana aksi tahap demi tahap. “Kalau perlu nanti setiap bulan kita adakan rapat rutin, untuk memantau percepatan E-Gov ini,” tambah Arief. Hal serupa juga disampaikan Drs. Raja Ariza, MM. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

“E-Gov ini bukan angan-angan lagi, tapi langsung kerja. Kami di tim ini sebagai pendorong OPD untuk melakukan percepatan. Tapi perlu komitmen dari masing-masing OPD untuk implementasinya,” kata Raja Ariza.

Komitmen tersebut diantaranya dibuktikan dengan menyiapkan sumber daya manusianya. “Apa sih kebutuhan SDM untuk ini? Itu harus dipikirkan juga oleh tim. Nanti kita koordinasikan dengan BKD, perlu pelatihan yang bagaimana. Atau diinventarisir SDM yang ada dulu,” kata Muhammad Hasbi, Asisten Administrasi Umum.

Semua yang tergabung dalam Tim Percepatan, berkomitmen untuk segera mewujuhkan pemerintahan dengan sistem elektronik ini. Termasuk Biro Administrasi Pembangunan, yang berjanji akan memfasilitasi rapat-rapat tim.

“Kami siap untuk memfasilitasi rapat. Juga siap untuk membantu sosialisasi E-Gov ini ke OPD,” janji Aries Fhariandi, Kepala Biro Administrasi Pembangunan. Hal tersebut disambut baik oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Guntur Sakti.

Pasalnya Guntur sadar benar, untuk membangun sistem E-Government tidak mungkin dilakukan Dinas Kominfo sendiri. “Setelah kami lakukan benchmark ke berbagai daerah, kami simpulkan tak kuat jika hanya Kominfo sendiri bangun E-Gov. Harus semua bersama-sama, tapi kata kuncinya adalah e-leadership,” ujar Guntur.

Tidak ada daerah yang dapat melaksanakan E-Government tanpa ada e-leadership yang saat ini telah ditunjukan Gubernur dan Sekda. Dibuktikan Sekda telah bersedia menjadi Ketua Tim Percepatan Implementasi E-Government dan mendorong Kominfo untuk segera melakukan percepatan E-Gov.

Hal tersebut diamini oleh Arief, yang tahu benar pentingnya informasi. “Saya tergugah dengan Kominfo ini, setelah ngobrol dengan Dirjen Bangda Kemendagri. Beliau bilang, Kominfo ini induknya informasi, semua informasi ada di Kominfo. Tapi informasi yang garis besar saja. Kalau perlu yang spesifik, tetap ke OPD yang bersangkutan. Itu yang nanti perlu kita integrasikan melalui E-Gov ini,” sebut Arif.***