BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Menko Maritim, MenPAN-RB, Gubernur Kepri, sejumlah Lembaga Kementerian dan BPKP menggelar Rakor membahas laporan Satgas tentang “Pengelolaan dan Pengamanan Laut” di kawasan lego jangkar Selat Philip (Pulau Nipa) dan Selat Singapura, di ruang rapat Kemenko Maritim, Rabu (5/4/2017).

Dikutip dari laman Kepriprov.go.id, beberapa kesimpulan dari Rakor tersebut yakni tentang segala kegiatan ekonomi di ruang laut sampai 12 mil, harus ada kontribusinya untuk Provinsi Kepri.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan jangan hanya dijadikan penonton. Untuk pengelolaan labuh jangkar, harus holding yang profesional dan yang sekarang dilakukan audit menyeluruh.

Dalam kesempatan itu, Gubernur kepri, Nurdin basirun mengatakan bahwa sebanyak 96 persen luas laut Kepri, harus memberi manfaat ekonomi untuk daerah. Apalagi terkait dengan labuh jangkar.

"Kami ingin ada kontribusi langsung untuk Kepri," kata Nurdin pada pertemuan tersebut.

Tentang pesan Menko Maritim soal pengelolaannya, kata Nurdin, Pemprov Kepri selalu siap dengan arahan Pemerintah Pusat. Soal pengelolaan.

Dalam pengelolaannya, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan  berpesan cukup satu badan atau holding. "Yang mengelolanya harus orang yang profesional," kata Luhut.

Kepri memang sudah menyiapkan semacam kerjasama antara BUP dan Pelindo untuk mengelola aktivitas ini. Apalagi pusat memang ingin hanya satu pintu kewenangan untuk masalah ini.

Soal kewenangan satu pintu ini ditegaskan juga oleh MenPAN-RB Asman Abnur. Karena, kata Asman, jika banyak yang punya kewenangan, pengelolaannya akan kacau.

"Wilayah laut kita jangan terkapling-kapling, ada penguasa di luar negara. Kita sedang menyatukan kelembagaan, termasuk soal pengamanannya," kata Asman.

Karena dengan tunggal, kata Asman, pelayanan akan cepat. Juga memudahkan dalam melakukan monitor "Saatnya kita bersatu untuk kepentingan nasional. Jangan lagi tarik menarik kewenangan. Apalagi sampai kapal yang masuk tidak termonitor," kata Asman.

Agar semua semakin baik, Luhut menyebutkan saat ini pihaknya memang sedang melakukan penyelesaian tata ruang laut. Terutama yang 12 mil. Saat ini ada 18 titik wilayah labuh jangkar yang terdeteksi. Luhut memerintahkan agar dikroscek lagi jangan sampai menganggu aktivitas kabel laut dan pipanisasi.

"Tata Ruang laut sedang disusun. Kita ingin segera. Yang kontraknya habis harus menyesuaikan dengan tata ruang," kata Luhut.

Sebelum menutup Rakor, Luhut kembali menegaskan tentang pengelolaan lego jangkar. Dari 18 titik, lakukan identifikasi berapa titik yang pantas dimanfaatkan, sesuai dengan peraturan, aspek keamanan, lingkungan dan lainnya. Soal pengelolaan yang ada sekarang, Luhut menegaskan harus diaudit. "Lakukan audit terhadap legalnya, tarif dan lingkungannya," tegas Luhut.***