BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyesalkan tarif labuh jangkar yang bernilai triliunan itu tidak ada yang masuk ke Provinsi Kepri. Padahal Kepri merupakan daerah perairan yang luas.

"Kami ingin semuanya dikembalikan ke provinsi. Kami hargai ada Pelindo, BP Batam. Kita ajak duduk samalah," ujar Nurdin, beberapa waktu lalu.

Pada rapat bersama dengan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, Nurdin sudah menyampaikan harapannya tersebut. Dan direspon Luhut dengan membentuk tim khusus yang di dalamnya juga ada perwakilan dari Pemprov Kepulauan Riau(Kepri).

"Kami minta rapatnya diadakan di Kepri. Saya tawarkan juga, saya yang akan bawa Pak Menko keliling perairan Kepri, supaya bisa lebih jelas mengetahui titik labuh jangkar, jangan sampai dibuat di atas karang atau di dumping area," kata Nurdin.

"Letak geografis Kepri ini strategis. Kepri letak posisinya di pertemuan Selat Malaka, Philips, dan Natuna. Alur perdagangannya padat," jelasnya.

Pada kunjungan Luhut ke Pulau Nipah, beberapa waktu lalu, ada harapan di sana akan dibangun tempat penimbunan bahan bakar minyak.

"Kedalaman lautnya aman untuk perairan kapal berukuran besar. Bisa labuh jangkar. Di Karimun juga punya potensi yang besar untuk labuh jangkar," kata dia.***