BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Sebuah money changer di Batam diduga menjadi tempat pencucian uang hasil tindak pidana narkoba. Dugaan itu dimunculkan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri Uzersyah mengatakan Kegiatan Usaha Penukaran Valas (KUPVA) atau money changer di Kepri rata-rata sudah memiliki izin.

“Kepri pernah mendapatkan penghargaan dari BI Pusat karena semua KUPVA di sini punya izin,” ujar Uzersyah kepada batamnews.co.id, Selasa (31/1/2017).

Ia mengapresiasi kepatuhan KUPVA terhadap pengurusan izin, namun OJK tak punya wewenang pengawasan. KUPVA adalah satu-satunya lembaga keuangan yang pengawasannya masih berada di bawah Bank Indonesia.

“Khusus money changer pengawasan oleh BI tidak dialihkan ke OJK. Alasannya karena hanya menyangkut sistem pembayaran. Tidak menyangkut penghimpunan dana, penyaluran kredit dan sebagainya,” kata Uzersyah.

Sebanyak enam kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) bukan bank atau money changer terindikasi dijadikan perantara penyaluran dana untuk bisnis penyalahgunaan narkoba dengan nilai hampir Rp 4 triliun saja salah satunya Jaya Valasindo Money Chager yang berada di Batam.

Hal tersebut diungkap bahwa enam KUPVA tersebut, empat usaha tidak memiliki izin, sedangkan dua usaha lainnya menyalahgunakan izin dari BI.

Namum Uzersyah menekakan bahwa mayoritas konsumen KUPVA di Kepri, khususnya Batam tidak percaya kepada KUPVA yang tak berizin. Mereka cenderung tidak akan menukarkan uangnya di KUPVA yang tak berizin. Karena itulah KUPVA di Batam juga merasa rugi bila tak mengurus izin resmi.

“Yang tukar uang adalah orang yang transit di Batam, wisatawan dan lain-lain. Orang-orang seperti ini takut berurusan kepada yang tak jelas. Jadi kalau tak berizin, mereka tak akan percaya menukarkan uang di sana,” kata Uzer.

[ret]