BATAMNEWS.CO.ID, Bintan - Belasan mahasiswa dan pegawai honorer Pemerintah Kabupaten Bintan yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Gemilang (Gepeng) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bintan, Bandar Sri Bentan, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Selasa (3/1/2017).

Diketahui dalam tuntutannya mahasiswa meminta kepada Bupati Bintan, Apri Sujadi untuk mencabut hasil pengumuman sleksi penerimaan pegawai non PNS di lingkungan Pemkab Bintan beberapa waktu lalu. Menurut mereka hasil pengumuman tidak transparan dan telah menghilangkan azas berdemokrasi dalam mendapatkan pekerjaan.

"Kami meminta Pemkab Bintan harus bertanggungjawab atas hilangnya mata pencaharian para tenaga honorer yang telah lama mengabdi untuk Pemkab Bintan. Keputusan hasil seleksi harus dicabut, kami menganggap keputusan itu terlalu diskriminatif," ujar Korlap aksi saat itu, Joko Aqnur Purnama.

Menurutnya juga, pengumuman hasil seleksi Penerimaan honorer Non PNS tersebut dianggap kontradiktif. Pasalnya, dari data yang diperoleh Gepeng, tidak ada satupun kebijakan pemerintah soal penerimaan pegawai honorer di lingkungan Pemkab Bintan. Melihat keadaan keuangan daerah yang semakin merosot.

Mereka menganggap ajang penerimaan pegawai non PNS di Pemkab Bintan itu terkalu diskriminatif.

"Meskipun ada tenaga ahli yang memverifikasi kelulusan para honorer tersebut, mereka harus melihat bagaimana bentuk pengabdian tenaga honorer yang selama ini mengabdi, bukan status kependudukannya, profesional dong, kalau keputusan ini tidak dicabut kami akan menyurati Menpan RB," kata Joko.

Masa kemudian berorasi di depan Kantor Bupati Bintan. Mereka dijaga aparat Kepolisian Polres Bintan dan Stapol PP Kabupaten Bintan. Masa mendesak Bupati Bintan, Apri Sujadi menjawab tuntutan mereka.

Perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima oleh Bupati Bintan Apri Sujadi.

Apri mengatakan kebijakannya tersebut adalah perekrutan tenaga non PNS Kontrak, selaku Bupati Bintan terpilih tahun 2016 tentu mengadobsi pada jaman pemerintah sebelumnya.

"Penerimaan pegawai non PNS Pemkab Bintan syarat KTP Bintan. Dan kami mengadopsi Bupati lama apa yang menjadi nasib masyarakat Bintan," katanya.

Apri mengatakan pembenahan kepegawaian dilakukannya secara bertahap. Kecenderungan untuk menggunakan KTP Bintan adalah upaya untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat kabupaten Bintan.

"Aturan ini juga mendapat persetujuan dari BKN, dan sudah dilakukan studi banding ke Jogja, dengan logika 3.000 lebih pendaftar di sana dan semuanya transparan," kata Apri.

"Kalau ingin mencari kepuasan, maaf saya tidak bisa berikan karena saya bukan alat pemuas. Saat ini yang diterima dari hasil seleksi sebanyak 60 persen yang diterima adalah pekerja honor yang bekerja kemarin," tukasnya.

[aji]