BATAMNEWS.CO.ID, Natuna - Pertemuan beberapa Asisten Deputi dari Kemenko Bidang Maritim RI dengan sejumlah pimpinan daerah Pemkab Natuna Kepulauan Riau, Rabu (15/6/2016) petang, berlangsung penuh canda. Apalagi pada saat Komandan Pangkalan AL Ranai, Kolonel Laut (P) Arif Badrudin mengungkapkan ada impor ikan di Indonesia.

Padahal selama ini Natuna terkenal dengan hasil perikanannya. Bahkan ikan di Natuna membusuk karena dibatasi kebijakan. Salah satunya adalah ikan yang dikenal sangat mahal harganya ikan napoleon.

"Selama ini TNI AL di Natuna melakukan analisa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga. Ada berita yang jadi ironi yakni ternyata Indonesia malah impor ikan dan itu pun malah ikannya dari luar itu jelek. Saya baru dapat beritanya hari ini," ujar Danlanal.

Ia menuturkan ikan napoleon Natuna, yang kini dibatasi ekspornya, malah banyak membusuk sebelum dicabutnya moratorium terkait ekspor oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

"Satu ekor ikan napoleon bisa seharga Rp1 juta. Biasanya dipasarkan dalam kondisi hidup dan ekspor dua kali dalam sebulan hal itu dulunya bisa dilakukan. Kini memang moratorium sudah dicabut. Namun seperti ibarat 'kepala dilepaskan, ekornya tetap dipegang' geraknya masih dibatasi," ujar Arif.

Napoleon sebagai ikan karang yang sulit dijumpai jika berenang seperti ikan biasa itu banyak di perairan Natuna, khususnya Bunguran Barat dan dibudidayakan oleh nelayan.

"Kita ini kaya ikan. Apalagi di Natuna. Lucunya kita malah impor ikan. Data analisis kami kini di China sedang dikembangkan pembibitan jenis ikan Napoleon ini," ujar Arif.

Dalam hal ini, Negara seperti Vietnam dan Malaysia tengah  disiapkan untuk pembesaran ikan Napoleon hasil pembibitan ikan dari China tersebut.

"Dengan regulasi yang pasti dan harga murah di negara itu. Pangsa pasar ikan Napoleon Natuna bisa hilang," terangnya.

Biasanya pasar Hongkong dan China yang mencari ikan jenis ini. Negara jiran bisa saja mengambil alih pangsa pasar yang selama ini dimiliki Natuna. 
Menurutnya jik hal ini tidak dicermati, maka akan berdampak tidak baik terhadap perekonomian sektor perikanan di Natuna.

Dikatakannya memang kebijakan dari pusat (KKP) punya tujuan bagus. Namun selama rentang waktu pencapaian tujuan itu harus dipenuhi, para pelaku perikanan bisa putus asa. Beberapa aspek menurutnya perlu dikaji lebih spesifik.

[fox]