Ambon - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Chrisnandi, berpesan kepada seluruh pemerintah daerah termasuk pemerintah di Provinsi Kepri termasuk Pemerintah Kota Batam.

Yuddy meminta aparatur pemerintah tidak menyulitkan masyarakat dalam birokrasi. Yuddy mengungkapkan itu saat menghadiri acara sosialisasi pelayanan publik dan kompetensi pelayanan publik di di Gedung Siwalima Ambon seperti dikuti dari kompas, Senin (12/1/2015). 

“Pelayanan publik harus berjalan baik. Struktur birokrasinya juga agar jangan berbelit-belit yang ringkas yang cepat merespon keluhan masyarakat,” pintanya. 

Dia mengungkapkan bahwa aparatur negara harus dapat melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, unit-unit pelayanan teknis maupun tempat-tempat pelayanan publik mulai dari kantor gubernur sampai ke kantor kelurahan harus ada aparatur pemerintahan yang siap melayani rakyat.

“Sebagai abdi masyarakat, abdi negara dia (pegawai) harus melayani, nah cara pandang seperti inilah yang diminta bapak presiden untuk disosialisasikan tentang kedisiplinan ditingkatkan, budaya kerja diperbaiki dan tentunya peningkatan kualitas pelayanan,” ungkapnya. 

Dia mengatakan bahwa semestinya seorang gubernur sudah langsung turun ke masyarakat tanpa harus tunggu laporan dari bawah begitu mendengar ada masalah melalui media. Menurut dia, kalau presiden turun ke bawah, gubernur, bupati dan wali kota juga harus turun ke lapangan. Begitu pula para camat. Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat akan merasa terayomi. 

“Itu salah satu komitmen nawacita. Jadi yang pertama memastikan negara selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini yang kita harapkan dan ini tidak hanya berlaku di Maluku tapi di seluruh Indonesia,” ujarnya. 

“Jadi kalau pemimpinnya sudah turun ke bawah untuk melayani masyarakat sudah ada ketenangan bagi masyarakat,” tambahnya kemudian.

[snw]