Batam, Batamnews – PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Pembahasan Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Tahun 2025 dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI" di di Batam, Senin (13/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat kesiapan perusahaan dalam menghadapi berbagai risiko bisnis sekaligus memastikan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berjalan optimal.

FGD dihadiri para Kepala Bagian Perekonomian Daerah dari kabupaten dan kota se-Provinsi Riau serta Provinsi Kepulauan Riau yang selama ini menjadi mitra strategis BRK Syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Acara dibuka secara resmi oleh Komisaris Independen BRK Syariah, Roy Prakoso. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penyusunan Recovery Plan merupakan bagian penting dari upaya perusahaan menjaga ketahanan dan keberlanjutan bisnis perbankan syariah di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

"Recovery Plan bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan wujud kesiapan BRK Syariah dalam mengantisipasi berbagai skenario risiko demi menjaga kepercayaan nasabah dan seluruh pemangku kepentingan," ujar Roy Prakoso.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara BRK Syariah dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

"Kehadiran Bapak/Ibu Kepala Bagian Perekonomian Daerah pada forum ini menjadi bukti nyata sinergi yang terus kita bangun antara BRK Syariah dan pemerintah daerah, sekaligus komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola dan kinerja perusahaan ke depan," tambahnya.

Dalam agenda pertama, peserta mendapatkan pemaparan mengenai Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Tahun 2025 yang disampaikan langsung oleh Fanny Fansyuri. Materi tersebut membahas berbagai strategi dan langkah antisipatif yang telah disiapkan BRK Syariah untuk menghadapi potensi risiko keuangan maupun operasional.

Selanjutnya, usai ISHOMA (Istirahat, Sholat, dan Makan), diskusi berlanjut dengan pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK RI. Sesi ini menghadirkan narasumber dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman Ezzedin & Putranto, yakni Elviana dan Ezzedin.

Keduanya memaparkan sejumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan BRK Syariah untuk menindaklanjuti berbagai catatan tersebut.

Melalui forum ini, BRK Syariah berharap tercipta pemahaman yang sama antara perusahaan dan para pemangku kepentingan terkait strategi pemulihan perusahaan serta penguatan tata kelola yang berkelanjutan.

FGD tersebut juga menjadi bagian dari komitmen BRK Syariah dalam menerapkan prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja dan keberlanjutan bisnis perusahaan.

Turut hadir dalam kegiatan itu Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Plt Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Indra Hidayat, Ketua Dewan Pengawas Syariah Zulhendri Rais, Anggota Dewan Pengawas Syariah Noki Syafriadi, Plt Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus, serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah Fajar Restu Febriansyah.