Bintan, Batamnews – Pemerintah Kabupaten Bintan terus mematangkan persiapan pendataan ulang bangunan milik warga yang berdiri di atas lahan milik TNI Angkatan Laut di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara. 

Proses ini disebut semakin maksimal menyusul serangkaian rapat koordinasi yang digelar dalam beberapa bulan terakhir.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, usai mengikuti Rapat Koordinasi Analisis Isu Strategis Sinkronisasi Tata Ruang Nasional dan Daerah, di Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis, 25 Juni 2026.

Baca juga: Bazar UMKM dan Pasar Murah Meriahkan Hari Kewirausahaan Nasional 2026 di Bintan

Rapat yang membahas permasalahan lahan TNI AL dan masyarakat itu dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertanahan.

Ronny menjelaskan, proses ini sudah melalui beberapa tahapan. Pada awal April lalu, telah digelar rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) RI. 

Kemudian di awal Mei, Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama perwakilan TNI AL dan tokoh masyarakat menggelar pertemuan untuk membahas perkembangan pendataan. Pada bulan yang sama, tim teknis juga menggelar rapat internal guna mematangkan metode pemetaan di delapan kampung secara akurat menggunakan drone atau pesawat tanpa awak.

Sebagai dasar hukum, Bupati Bintan telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 1070/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Pendataan Ulang Bangunan Masyarakat Tanjung Uban di atas Tanah TNI AL.

Berdasarkan hasil rekapitulasi sementara Tim Inventarisasi per April 2026, tercatat 475 kepala keluarga atau bangunan di Kelurahan Tanjung Uban Kota. Jumlah itu masih akan bertambah karena tim masih terus melakukan inventarisasi, termasuk di wilayah Kecamatan Tanjung Uban Selatan.

"Secara umum semua persiapan sudah cukup matang. Tim teknis gabungan juga mulai turun ke lapangan awal Juni kemarin. Kami berdoa semoga ikhtiar ini bisa membuka tabir dan menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut banyak orang ini," ujar Ronny.

Pada 10–11 Juni lalu, tim sudah melakukan pemetaan lapangan dengan mengambil data spasial lewat pemetaan udara menggunakan drone di delapan kampung. Meski sempat terkendala cuaca, tim berhasil mengumpulkan foto udara atau orthophoto terkait tata guna lahan terkini di lokasi.

Data yang dikumpulkan meliputi bangunan warga, fasilitas umum, dan fasilitas sosial seperti rumah ibadah, sekolah, hingga kantor pemerintahan. Proses inventarisasi melibatkan tim internal pemerintah daerah, TNI AL, unsur kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat secara langsung.

Baca juga: Aplikasi Si-Pintar Permudah Pendaftaran SPMB 2026, Wakil Bupati Bintan: Orang Tua Tak Perlu Ribet

Ronny menambahkan, dukungan semua pihak sangat diharapkan, terutama saat verifikasi lapangan, validasi, dan sinkronisasi data nanti. Menurutnya, setiap tahapan butuh ketelitian agar sesuai target.

"Saat verifikasi lapangan terkait bangunan-bangunan, validasi dan sinkronisasi hasil data nanti, semuanya butuh ketelitian agar setiap tahapan sesuai dengan target awal," kata Ronny.

Ia juga berpesan kepada seluruh anggota tim pendataan agar mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat. Menurutnya, menjaga stabilitas sosial di tengah warga tidak kalah penting dibandingkan urusan administrasi data.