Lingga, Batamnews – Anggota DPRD Kabupaten Lingga, Anwar, mendesak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lingga segera mencairkan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang hingga kini belum dibayarkan selama empat bulan.

Menurut Anwar, para guru PAUD belum menerima insentif sejak Maret hingga Juni 2026. Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan para tenaga pendidik yang selama ini menggantungkan sebagian kebutuhan hidup dari insentif tersebut.

"Iya, belum dibayarkan dari bulan Maret, April, Mei dan Juni," kata Anwar kepada Batamnews, Selasa (23/6/2026).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, persoalan tersebut sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Bahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disebut telah menyetujui pencairan insentif guru PAUD sebelum Hari Raya Idul Adha.

Namun hingga kini, dana yang ditunggu-tunggu para guru tersebut belum juga diterima.

"Dinas Pendidikan sudah surati TAPD. Maka saya harap BPKAD untuk segera membayarkan hak-hak guru PAUD ini, karena mereka sangat membutuhkan," ujarnya.

Anwar juga mempertanyakan alasan keterlambatan pencairan insentif tersebut. Ia meminta BPKAD bekerja secara profesional dan memberikan kejelasan terkait penyebab belum dibayarkannya hak para guru PAUD.

"TAPD sudah setuju, kenapa tidak dicairkan? Kalau alasan duit tidak ada, kenapa ada kegiatan di OPD tertentu yang cair?," tanyanya.

Menurut Anwar, persoalan insentif guru PAUD seharusnya menjadi masalah yang mudah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga. Apalagi, kebutuhan para guru dinilai mendesak dan menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik yang berperan penting dalam pembentukan karakter anak usia dini.

Ia menambahkan, pemerintah daerah semestinya mampu menyelesaikan persoalan tersebut dengan cepat, mengingat saat ini pelaksanaan anggaran daerah sudah berjalan dan berbagai program pemerintahan tetap harus berlangsung.

"Ini persoalan kecil yang seharusnya bisa segera dituntaskan. Masih banyak persoalan yang lebih besar yang juga harus diselesaikan pemerintah daerah," tegasnya.