Jakarta, Batamnews – Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sonny Sonjaya, mengungkap adanya 41 nama yang diduga terkait pengajuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Kepulauan Riau (Kepri) sendiri juga sempat terdapat dugaan jual beli titik dapur ini.

Informasi tersebut disampaikan saat dirinya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Kamis (18/6/2026).

Pemeriksaan yang berlangsung sekitar 10 jam itu merupakan bagian dari proses pengajuan justice collaborator (JC) yang diajukan Sonny dalam perkara dugaan tata kelola Program MBG.

Kuasa hukum Sonny, Krisna Murni, menjelaskan bahwa kliennya kembali diminta menguraikan sejumlah nama yang sebelumnya disebut terkait pengajuan titik SPPG. Dari semula 26 nama, jumlah tersebut kini bertambah menjadi 41 nama.

"Totalnya sekarang bertambah jadi 41 nama," kata Krisna kepada wartawan di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan.

Menurutnya, penambahan jumlah nama tersebut berasal dari temuan baru dalam percakapan dan tabel yang diperlihatkan selama pemeriksaan. Dalam data itu, terdapat sejumlah pihak yang disebut memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan nama-nama yang sebelumnya telah diungkap.

Krisna menjelaskan, satu nama bisa dikaitkan dengan beberapa titik SPPG yang disebut sebagai milik tokoh atau pejabat tertentu. Selain itu, Sonny juga menyebut adanya tambahan tiga nama baru yang muncul dalam pemeriksaan terbaru.

"Dari 26 nama ditambah yang tadi terungkap, lalu ada tambahan tiga nama lagi yang disebutkan Pak Sonny, sehingga totalnya menjadi 41 nama," ujarnya.

Meski demikian, Krisna menegaskan bahwa daftar nama yang beredar di media sosial belum tentu seluruhnya benar. Ia juga membantah adanya keuntungan pribadi yang diperoleh Sonny dari pihak-pihak yang mengajukan titik SPPG.

Menurut pengakuan Sonny kepada penyidik, tujuan pemberian titik tersebut semata-mata untuk memenuhi target operasional Program MBG.

Saat ditanya mengenai latar belakang pihak-pihak yang mengajukan titik SPPG, Krisna menyebut mayoritas berasal dari kalangan politik.

"Rata-rata dari kalangan politik," katanya.

Muncul Nama Berinisial NSD

Dalam pemeriksaan tersebut, Sonny juga mengungkap sosok berinisial NSD yang disebut memiliki sejumlah titik SPPG di berbagai daerah.

Menurut Krisna, NSD diduga beberapa kali mengubah nama yayasan yang digunakan untuk mengelola titik-titik SPPG tersebut. Perubahan itu disebut terjadi hingga tiga kali dengan nama yayasan yang berbeda.

Berdasarkan keterangan Sonny dalam berita acara pemeriksaan (BAP), titik-titik yang berada di bawah yayasan yang berganti nama itu tetap merupakan milik NSD.

Beberapa lokasi yang disebut antara lain berada di wilayah Tapos, Bogor, Karangasem, serta Madiun.

Krisna mengungkapkan, sesuai prosedur, perubahan nama yayasan seharusnya diajukan melalui surat resmi kepada pihak terkait. Namun dalam kasus yang diungkap Sonny, perubahan tersebut disebut dilakukan tanpa pengajuan surat resmi.

"Menurut keterangan Pak Sonny, NSD meminta pergantian yayasan tanpa mengirimkan surat resmi sebagaimana prosedur yang berlaku," ujar Krisna.

Hingga kini, Kejaksaan Agung masih mendalami keterangan Sonny dan menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang namanya muncul dalam daftar tersebut. Penyidik juga belum mengungkap identitas lengkap 41 nama yang disebut dalam pemeriksaan.