Batam, Batamnews — Gelombang demonstrasi mahasiswa yang dalam beberapa hari terakhir menyebar ke berbagai daerah dipastikan bakal menyentuh Kota Batam. Sedikitnya 200 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan akan menggelar unjuk rasa pada Kamis, 18 Juni 2026.

Aliansi Mahasiswa Kota Batam menyatakan aksi akan dipusatkan di dua lokasi, yakni Gedung DPRD Kota Batam dan Kantor Wali Kota Batam. Massa berasal dari enam organisasi mahasiswa, di antaranya GMNI Batam, GMKI Batam, HMI MPO Batam Madani, BEM Universitas Ibnu Sina (UIS), Dewan Mahasiswa Hidayatullah, serta elemen mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan.

Koordinator aksi, Alwi Djaelani, mengatakan surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polresta Barelang pada Senin, 15 Juni 2026.

Baca juga: Massa Geruduk Kantor Ormas LIRA, Copot Spanduk dan Bakar

"Estimasi massa sekitar 150 orang," kata Alwi usai menyerahkan surat pemberitahuan.

Para mahasiswa membawa tujuh tuntutan yang terdiri atas lima isu nasional dan dua persoalan daerah. 

Di tingkat nasional, mereka menolak kenaikan harga BBM, meminta TNI dikembalikan pada fungsi pertahanan, mendesak peninjauan ulang regulasi Polri, mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta meminta pemerintah mengkaji ulang pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai membebani fiskal negara.

Sementara di tingkat daerah, mahasiswa menyoroti arah pembangunan Batam yang dianggap mengabaikan prinsip-prinsip ekologis. Mereka juga mendesak Pemerintah Kota Batam segera menyelesaikan persoalan sampah dan banjir.

Menurut Alwi, aksi di daerah tidak bisa dipandang sebagai gerakan yang tidak berpengaruh terhadap kebijakan nasional.

"Pandangan bahwa demonstrasi di daerah tidak signifikan adalah kekeliruan besar. Pusat kekuasaan memang berada di Jakarta, tetapi fondasi politik nasional bersandar pada stabilitas daerah," ujarnya.

Di luar isu nasional, mahasiswa mengaku lebih banyak memberi perhatian terhadap persoalan lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan di Batam. Menurut mereka, pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan upaya menjaga daya dukung lingkungan.

"Akar masalah Batam adalah paradoks pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sibuk mengejar investasi, tetapi persoalan dasar seperti lingkungan hidup dan pengelolaan sampah justru terabaikan," kata Alwi.

Mahasiswa menilai pembangunan tanpa memperhatikan prinsip ekologis telah memicu berbagai persoalan. Mulai dari banjir yang semakin sering terjadi hingga berkurangnya kawasan resapan air. Mereka menyoroti reklamasi pesisir yang menggerus hutan mangrove, pemotongan bukit tanpa pengawasan lingkungan yang memadai, hingga alih fungsi kawasan tangkapan air di sekitar waduk.

Menurut Aliansi, kondisi tersebut berpotensi memperbesar ancaman krisis lingkungan di masa depan. Batam, kata mereka, merupakan pulau kecil yang memiliki ekosistem rapuh. Karena itu, pembangunan semestinya memperhatikan daya dukung lingkungan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan investasi.

Selain banjir, persoalan sampah juga dinilai belum menunjukkan penyelesaian berarti. Mahasiswa mengutip data Dinas Lingkungan Hidup dan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau yang memperkirakan produksi sampah Batam mencapai sekitar 1.185 hingga 1.300 ton setiap hari.

Menurut mereka, akar persoalan bukan hanya pada volume sampah, melainkan lemahnya sistem pengelolaan dari hulu hingga hilir. Mahasiswa juga menyinggung reklamasi pesisir serta penyempitan ruang hidup masyarakat yang terus terjadi di sejumlah kawasan.

"Semua itu akan kami suarakan. Ketika tidak ada pemangku kepentingan yang datang menemui kami, kami akan membakar ban di depan gedung DPRD sebagai bentuk protes," tegas Alwi.

Baca juga: Yusril Menduga Ada Oknum DPRD Kepri Mendalangi Perusakan Kantor LIRA

Kapolresta Barelang, Anggoro Wicaksono, membenarkan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan aksi dari organisasi mahasiswa.

"Kami telah menerima dua surat rencana penyampaian pendapat dari beberapa organisasi di Kota Batam," kata Anggoro.

Menurut dia, situasi keamanan di Batam hingga kini masih kondusif. Kepolisian akan melakukan pengamanan agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib.

"Hingga kini situasi Kota Batam masih kondusif dan tidak ada yang perlu dirisaukan," ujarnya.