Batam, Batamnews – Hampir seribu warga Pulau Kasu dan sejumlah pulau di Kecamatan Belakang Padang mendatangi Kantor Lumbungan Informasi Rakyat (LIRA) Kepulauan Riau di kawasan Botania, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin pagi. 

Tak lama setelah itu, Gubernur LIRA Kepri, Yusril Koto, justru balik menuding aksi tersebut tidak berdiri sendiri.

Yusril menduga ada kepentingan politik di balik demonstrasi yang berujung pada perusakan kantor organisasinya.

Baca juga: Massa Geruduk Kantor Ormas LIRA, Copot Spanduk dan Bakar

"Kami menduga massa perusak itu didanai oleh dua oknum yang berafiliasi dengan salah satu partai politik," ujar Yusril saat diwawancarai Batamnews, Senin, 15 Juni 2026.

Alasannya, kata Yusril, karena LIRA selama ini bersuara membongkar berbagai kasus korupsi di Kepri.

Sejak awal, Yusril mengaku hanya mengkritisi dugaan proyek pembangunan batu miring senilai sekitar Rp4 miliar di Pulau Kasu. Proyek itu dikerjakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri.

"Saya mempertanyakan transparansi kontraknya. Proyeknya akan dimulai Juni ini, tetapi pekerjaannya sudah berjalan sejak 2025," kata Yusril.

Ia membantah pernah menghina masyarakat Pulau Kasu seperti yang dipersoalkan para demonstran. 
"Saya tidak mengkritisi masyarakat. Jangan sakit hati. Yang saya kritik adalah pembangunan yang tidak transparan," tegasnya.

Aksi demonstrasi berubah menjadi anarkistis. Massa melempari kantor dengan batu, memecahkan kaca bangunan lantai dua, mencopot atribut organisasi, hingga membakarnya di depan kantor.

"Ini bukan lagi demonstrasi, tetapi sudah menjadi tindakan anarkis," kata Yusril.

Ia memastikan akan membawa kasus perusakan kantor LIRA ke ranah hukum. Langkah itu juga mendapat dukungan dari Ketua Umum LIRA, Jusuf Rizal.

"Negara sesuai arahan Presiden Prabowo tidak boleh kalah dengan koruptor. Negara ini milik rakyat, bukan milik segelintir orang," ujar Yusril mengutip pernyataan Jusuf Rizal.

Baca juga: Yusril Koto Buka Suara: Aksi Massa di Kantor LIRA Kepri Diduga Ditunggangi Oknum DPRD

Sebelum membubarkan diri, sebagian demonstran bergerak ke Polresta Barelang untuk melaporkan Yusril Koto atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Massa menuntut Yusril menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Pulau Kasu dan mendesak DPP LIRA mencopotnya dari jabatan gubernur.

Hingga berita ini diturunkan, tuduhan Yusril mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD maupun pendanaan aksi massa belum dapat dikonfirmasi kepada pihak yang disebut. Batamnews masih berupaya memperoleh tanggapan dari pihak-pihak terkait.