Batam, Batamnews – Pemerintah Kota Batam menambah 19 armada baru Trans Batam sebagai upaya memperkuat layanan transportasi publik. Langkah ini mendapat apresiasi, namun sejumlah kalangan menilai persoalan utama transportasi massal di Batam belum tersentuh secara menyeluruh.

Akademisi Kota Batam, Rikson Pandapotan Tampubolon, menilai tantangan terbesar transportasi publik di Batam bukan sekadar jumlah armada yang beroperasi. Menurutnya, persoalan mendasar justru terletak pada belum terbangunnya sistem transportasi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan didukung infrastruktur memadai.

“Penambahan bus tentu patut diapresiasi karena tujuannya mendukung transportasi umum. Tetapi kita juga harus jujur bahwa persoalan transportasi publik di Batam tidak pernah semata-mata soal jumlah bus,” kata dia kepada Batamnews, Senin (1/6/2026).

Menurut Rikson, selama bertahun-tahun pembangunan infrastruktur di Batam lebih banyak berfokus pada kendaraan pribadi. Pelebaran jalan terus dilakukan, sementara pengembangan transportasi publik dinilai berjalan lebih lambat.

Kondisi itu berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun. Kemacetan yang dulunya hanya terjadi di titik-titik tertentu kini mulai merambah sejumlah ruas jalan utama. Sementara itu, layanan angkutan umum dinilai belum cukup kompetitif untuk menarik minat masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi.

Rikson menegaskan, penambahan armada tanpa dibarengi pembangunan fasilitas pendukung hanya akan memberikan dampak yang terbatas terhadap perbaikan layanan.

“Bus membutuhkan halte yang layak, jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman, sistem informasi digital yang baik, konektivitas antar-koridor, serta yang paling penting, lajur khusus atau busway di ruas-ruas utama yang padat,” ujarnya.

Ia menilai ketiadaan jalur khusus menjadi salah satu hambatan terbesar dalam meningkatkan kualitas layanan Trans Batam. Tanpa prioritas ruang jalan, bus tetap harus menghadapi kemacetan yang sama dengan kendaraan pribadi.

“Jika waktu tempuhnya tidak jauh berbeda, masyarakat tentu akan tetap memilih menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi,” kata dia.

Karena itu, Rikson mendorong pemerintah mulai mempersiapkan pembangunan lajur khusus bus secara bertahap pada koridor-koridor utama yang memiliki mobilitas tinggi, seperti Batam Centre–Batu Aji, Batam Centre–Sekupang, dan Batam Centre–Nongsa.

Menurutnya, berbagai kota di dunia telah membuktikan bahwa keberhasilan transportasi publik tidak ditentukan oleh banyaknya armada, melainkan oleh keberanian pemerintah memberikan prioritas ruang jalan bagi angkutan massal.

“Transportasi publik harus dibuat lebih cepat, lebih murah, dan lebih nyaman dibanding kendaraan pribadi. Jika tidak, perpindahan transportasi tidak akan pernah terjadi secara signifikan,” ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Rikson juga mengusulkan penerapan transportasi publik gratis atau bersubsidi penuh pada jam-jam tertentu. Program tersebut dinilai dapat menyasar kelompok pelajar, mahasiswa, pekerja industri, hingga aparatur sipil negara.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya efisiensi energi dan pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

“Di tengah semangat efisiensi energi nasional, menggratiskan transportasi publik justru lebih rasional dibanding membiarkan jutaan liter bahan bakar habis setiap hari akibat penggunaan kendaraan pribadi,” kata dia.

Ia berpendapat manfaat ekonomi dari meningkatnya penggunaan transportasi publik akan jauh lebih besar dibandingkan biaya subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Semakin banyak warga beralih ke angkutan umum, semakin kecil pula beban kemacetan, polusi udara, dan pengeluaran rumah tangga.

Rikson juga menyoroti aspek kelembagaan yang dinilai masih lemah. Menurutnya, pengelolaan transportasi publik di Batam hingga kini masih terfragmentasi dan belum memiliki institusi khusus yang bekerja secara profesional dan berkelanjutan.

“Batam membutuhkan badan khusus yang fokus mengelola transportasi publik. Selama ini belum ada kelembagaan yang kuat seperti Transjakarta di Jakarta atau Land Transport Authority di Singapura,” ujarnya.

Sebagai kota yang bertetangga langsung dengan Singapura, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk belajar dari salah satu sistem transportasi publik terbaik di dunia. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila ada komitmen dan kemauan politik yang kuat dari pemerintah.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian menjadikan transportasi publik sebagai prioritas pembangunan, bukan sekadar pelengkap dari pembangunan jalan. Ini membutuhkan keberpihakan dan pola pikir yang berorientasi pada kepentingan publik,” ungkapnya.