Jakarta, Batamnews – Rencana Presiden Prabowo Subianto menjadikan Bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan menuai kritik dari kalangan pendidik. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kebijakan pendidikan tidak bisa disusun hanya berdasarkan momentum hubungan diplomatik tanpa didukung kajian kebutuhan yang jelas.

Koordinator P2G, Satriwan Salim, mempertanyakan dasar instruksi tersebut karena disampaikan tanpa penjelasan rinci mengenai urgensi maupun manfaat pembelajaran Bahasa Prancis bagi seluruh siswa di Indonesia.

"Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu China, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib, begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda. Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini," kata Satriwan dalam keterangan resmi, Jumat (29/5).

Menurut Satriwan, wacana tersebut juga tidak sejalan dengan prioritas pembangunan pendidikan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Karena itu, P2G menilai pengajaran Bahasa Prancis maupun Bahasa Portugis belum menjadi kebutuhan mendesak yang harus diterapkan secara wajib di seluruh satuan pendidikan.

Selain dinilai belum menjadi prioritas, kebijakan tersebut juga berpotensi menambah beban kurikulum yang saat ini sudah cukup padat. Implementasinya pun dinilai tidak sederhana karena membutuhkan jumlah tenaga pengajar yang sangat besar.

"Dengan asumsi satu sekolah ada dua guru Prancis dan Portugis, dari total sekitar 240 ribu sekolah SD-SMA/sederajat, maka dibutuhkan 480 ribu guru bahasa asing tersebut," ujarnya.

Satriwan menjelaskan Bahasa Prancis sebenarnya bukan hal baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Bersama sejumlah bahasa asing lainnya seperti Arab, Mandarin, Jepang, Korea, dan Jerman, Bahasa Prancis telah lama tersedia sebagai mata pelajaran pilihan bagi siswa yang berminat.

Kebijakan tersebut telah berjalan sejak Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini.

Di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya bidang perhotelan dan pariwisata, penguasaan bahasa asing non-Inggris bahkan sudah menjadi bagian dari kompetensi yang dibutuhkan untuk menunjang dunia kerja.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah menyiapkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis.

"Mei 2026 ini Kemdikdasmen berencana meluncurkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Skema ini telah dibuka dan menjangkau lebih dari 120 SMK dengan sasaran 13 ribu siswa," katanya.

P2G berpandangan pemerintah seharusnya lebih fokus membenahi kemampuan dasar peserta didik yang dinilai masih tertinggal, terutama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.

Satriwan merujuk hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025 yang menunjukkan rata-rata nilai Bahasa Inggris hanya mencapai 24,93, Matematika 36,10, dan Bahasa Indonesia 55,38.

"Ketimbang memaksakan Bahasa Prancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia di sekolah," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar Bahasa Prancis mulai diajarkan di seluruh tingkatan sekolah saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis.

Dalam pidatonya di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5/2026), Prabowo mengatakan hubungan Indonesia dan Prancis saat ini berada dalam fase yang sangat baik dan perlu diperluas ke berbagai sektor, termasuk pendidikan, sains, dan teknologi.

"Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut kini memunculkan perdebatan di kalangan pemerhati pendidikan. Di satu sisi, penguasaan bahasa asing dinilai penting untuk meningkatkan daya saing generasi muda. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai urgensi, kesiapan sumber daya, serta relevansinya dengan kebutuhan pendidikan nasional saat ini.