Batam, Batamnews – Ada suasana berbeda di Gedung Graha Pena, Batam Center, Senin kemarin. Bukan sekadar seremonial, di sanalah para penggilingan padi dan pengusaha beras se-Kepulauan Riau resmi dikukuhkan. 

Mereka adalah jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Kepri untuk masa bakti 2026–2031.

Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat. Langsung dipimpin oleh Ketua Umum PERPADI Pusat, Sutarto Alimoeso. Beliau sendiri yang melantik Ketua DPD PERPADI Kepri yang baru, Samsul, beserta seluruh jajarannya.

Baca juga: Trans Batam Tambah 19 Armada Baru, Koridor Nongsa-Batam Centre Terintegrasi dengan Bandara Hang Nadim

Hadir pula sejumlah wajah familiar dari unsur Forkopimda: perwakilan Gubernur Kepri, Kapolda Kepri, jajaran BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Bea Cukai Batam, hingga sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Sutarto Alimoeso bercerita tentang posisi penting PERPADI. Menurutnya, organisasi ini bukan sekadar wadah, tapi garda depan untuk menjaga stabilitas pangan, terutama beras.

“Organisasi ini harus berperan aktif dalam rangka menjaga stabilisasi pangan khususnya beras di Kepri. Tentu perlu bersinergi dengan pemerintah daerah maupun semua komponen masyarakat di sini maupun di luar Kepri,” ujarnya, Selasa, 26 Mei 2026.

Dengan nada tegas, Sutarto mengingatkan satu poin penting: soal persaingan. Ia meminta agar distribusi beras di lapangan tetap sehat.

“Persaingan di lapangan ini harus kita jaga. Jangan sampai pemerintah ikut bersaing dalam pengadaan pada kondisi seperti sekarang. Caranya, pemerintah berhenti dulu dan mengeluarkan cadangannya untuk mengisi kekurangan,” tambahnya.

Ia juga mengulang kembali target besar pemerintah: swasembada pangan. Artinya, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada pasokan beras dari luar negeri.

Samsul, yang kini resmi memimpin PERPADI Kepri, langsung blak-blakan soal kondisi di lapangan. Ia bercerita bahwa pihaknya baru saja melakukan kunjungan ke sejumlah sentra gabah, seperti Lampung dan Jawa Barat.

Apa yang ditemukan? Harga gabah sedang mengalami kenaikan.

“Karena itu, beras yang sampai ke sini perlu distabilisasi agar harganya tetap dapat diterima masyarakat,” ujar Samsul.

Ia juga mengajak pembaca memahami bahwa Kepri punya tantangan unik. Lahan sawah sangat terbatas, perubahan iklim mengancam, alih fungsi lahan terus terjadi, dan teknologi pertanian masih terbatas.

“Menjaga dan mempertahankan pencapaian swasembada serta ketahanan pangan menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah tetapi juga seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Baca juga: Polisi Tangkap Selebgram Brunei atas Penganiayaan WNA, Korban Meninggal Dunia

Di penghujung sambutannya, Samsul menyampaikan harapan sekaligus ajakan. Ia meminta pemerintah daerah untuk terus mendukung program ketahanan pangan.

“Mari bersama-sama berkomitmen mendukung sektor pertanian demi masa depan bangsa yang lebih mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.

Dengan dikukuhkannya pengurus baru ini, publik Kepri bisa berharap ada gerakan nyata untuk menjaga harga beras tetap ramah di kantong, sekaligus mendukung mimpi besar Indonesia berhenti impor beras.