Batam, Batamnews – Warga Batam dan Karimun diminta berhati-hati. Sebuah undangan nonton bareng dan diskusi film berjudul "Pesta Babi" yang beredar di media sosial ternyata palsu. Nama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Batam dicatut sebagai penyelenggara.

Padahal, kata Ketua AJI Batam, Yogi Eka Sahputra, pihaknya tidak tahu-menahu. Bahkan tidak pernah ada agenda seperti itu.

"Kami baru tahu setelah banyak masyarakat dan rekan jurnalis bertanya," ujar Yogi, Kamis, 21 Mei 2026.

Baca juga: Pelantikan IWAKUSI Batam 2026: Erlita Amsakar Pimpin Lagi, Bupati Kuansing Beri Pesan Khusus

Dari pengecekan internal, dipastikan tidak ada pemutaran film yang melibatkan AJI Batam. Apalagi sampai dua lokasi berbeda: di Coastal Area, Kabupaten Karimun, dan Perumahan KPRI Batam Center. Keduanya disebut digelar Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 21.00 WIB.

Undangan itu menyebar lewat akun Instagram @wongkito_media. Dalam poster, tertera jelas logo dan nama AJI Batam. Padahal, menurut Yogi, semua informasi resmi AJI Batam hanya diumumkan di akun @ajikotabatam dan situs ajibatam.org.

"Kami sangat menyayangkan. Ini merugikan nama baik organisasi dan berpotensi meresahkan masyarakat," tegasnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, dalam poster hoaks itu juga ada tautan *barcode*. Yogi memperingatkan, tautan semacam itu rawan disalahgunakan untuk kejahatan online.

AJI Batam mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya, apalagi ikut menyebarkan undangan tersebut.

"Segera verifikasi setiap informasi yang mencantumkan nama lembaga. Jika ragu, tanyakan langsung ke kami," imbau Yogi.

Baca juga: Boy Kharisma Pimpin PERWARA: "Saya Bukan Superman, Kita Super Team"

Ia juga meminta pihak yang menyebarkan informasi palsu itu untuk segera menariknya dan memberi klarifikasi.

"Kami tidak bertanggung jawab atas dampak dari penyebaran informasi tidak benar ini," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui siapa dalang di balik pencatutan nama AJI Batam. Namun Yogi menegaskan, jika muncul dampak merugikan, pihaknya tak segan menempuh jalur hukum.