Batam, Batamnews – Pemerintah Kota (Pemko) Batam tengah menseriusi langkah pengendalian arus migrasi penduduk yang melonjak tajam. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan bahwa salah satu opsi kebijakan yang sedang dipertimbangkan secara matang adalah penerapan Kartu Sementara bagi warga pendatang.

Kebijakan ini mencuat seiring dengan pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Administrasi Kependudukan (Adminduk) tahun 2026, yang menggantikan regulasi lama tahun 2001.

Amsakar menjelaskan bahwa kebijakan Kartu Sementara ini bukan tanpa alasan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan finansial daerah dalam mengelola pelayanan publik bagi jumlah penduduk yang terus bertambah.

“Kami sedang mempertimbangkan kebijakan penggunaan kartu sementara karena berkaitan dengan keterbatasan APBD daerah dalam mendesain kebijakan yang tepat,” tegas Amsakar.

Ia menambahkan bahwa tanpa pengendalian yang ketat, lonjakan penduduk akan memberikan tekanan luar biasa pada ekosistem kota.

"Jika kondisi ini tidak terkendali, maka akan terjadi tekanan terhadap ekosistem yang mempengaruhi pelayanan publik, terutama keandalan listrik dan air bersih," ujarnya.

Berdasarkan data, terdapat penambahan neto penduduk sebesar 17.600 jiwa dalam satu tahun terakhir. Angka ini dinilai sangat serius karena jika tidak dibarengi dengan keahlian (skill), para pendatang hanya akan menambah angka pengangguran di Batam.

“Harapan kami, warga yang datang ke Batam memiliki skill. Pemukiman akan terus tumbuh, namun di sisi lain ini menyebabkan semakin tingginya angka pengangguran jika tidak dikelola,” lanjutnya.

Di tengah rencana kebijakan besar ini, Amsakar juga menegaskan bahwa komunikasi di jajaran pimpinan Pemko Batam tetap berjalan harmonis dan saling melengkapi.

Menurutnya, karakter kepemimpinan yang berbeda antara dirinya dan Wakil Wali Kota justru menjadi kekuatan untuk mensosialisasikan kebijakan seperti Kartu Sementara ini kepada publik secara lebih efektif.

Dengan adanya Kartu Sementara, Pemko Batam berharap dapat memetakan populasi dengan lebih akurat sehingga pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas dasar seperti air dan listrik tetap terjaga keandalannya.