Jakarta, Batamnews – Iran kembali membuka peluang diplomasi. Sebuah proposal baru untuk perundingan damai dengan Amerika Serikat telah diserahkan melalui Pakistan sebagai mediator. Demikian laporan media pemerintah Iran, Jumat, 1 Mei 2026.

Naskah proposal itu diserahkan kepada otoritas di Islamabad pada Kamis malam, menurut kantor berita IRNA.

Perang antara Iran dan AS yang dipicu oleh serangan mendadak besar-besaran AS dan Israel pada 28 Februari lalu kini mulai mereda. Sudah sebulan lebih terjadi jeda pertempuran, tepatnya sejak 8 April. Namun, sejak perang dimulai, baru satu kali perundingan langsung antara perwakilan Iran dan AS berlangsung dan hasilnya gagal.

Baca juga: Usai Dievakuasi Donald Trump Update Status, Sebut Pelaku Penembakan Sudah Ditangkap 

Selama masa sunyi itu, Iran tetap memegang kendali atas Selat Hormuz. Aliran minyak, gas, dan pupuk dari dunia terhambat. Sebagai balasan, AS pun memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran.

Harga minyak dunia melonjak. The Wall Street Journal melaporkan Kamis lalu bahwa Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan jajarannya untuk bersiap menghadapi blokade yang bisa berlangsung berbulan-bulan.

Meski perundingan macet, gencatan senjata bertahan. Jumat ini, Kepala Peradilan Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, seorang ulama terhormat, mengatakan, "Republik Islam tak pernah menghindar dari negosiasi."

Namun dalam video yang dibagikan situs Mizan Online, ia juga menegaskan, "Kami pasti tak menerima paksaan." Meski begitu, ia menambahkan, "Kami sama sekali tak menyambut perang. Kami tak ingin perang, dan tak ingin perang berlanjut."

Harga minyak masih 50 persen lebih tinggi dibanding sebelum perang. Bank Sentral Eropa pun menahan suku bunga karena khawatir inflasi melonjak. Sementara di AS, perdebatan hukum sedang memanas: apakah Trump sudah melewati batas waktu 60 hari untuk meminta izin perang dari Kongres?

Pejabat pemerintahan AS, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth, berkilah bahwa masa gencatan senjata menghentikan hitungan waktu tersebut. Namun tekanan domestik terhadap Trump terus meninggi. Inflasi AS sudah mencapai 3,5 persen, dan pemilu paruh waktu akan digelar November nanti.

Di Iran, dampak perang terasa semakin menyakitkan. Sebelum perang, inflasi sudah di atas 45 persen. Kini, menurut pusat statistik nasional, mencapai 53,7 persen. Militer AS menyebut blokade mereka telah menghentikan ekspor minyak Iran senilai 6 miliar dolar AS.

Mahyar (28), seorang warga Iran yang perusahaannya merumahkan 34 karyawan atau hampir 40 persen staf, bercerita, "Banyak orang susah bayar sewa, bahkan beli makanan. Ada yang sudah tak punya apa-apa."

Baca juga: Hening yang Membuat Gedung Putih Gelisah: Iran Tak Kunjung Menjawab

Presiden Trump beberapa kali melontarkan kritik kepada sekutu AS yang dinilainya tak ikut membuka jalur Selat Hormuz. Prancis dan Inggris sebelumnya sudah memimpin upaya pembentukan koalisi internasional puluhan negara untuk membantu membuka jalur pelayaran, tapi hanya jika perdamaian sudah tercapai.

Namun Kamis lalu, pejabat AS mengonfirmasi bahwa Washington akan membentuk koalisi internasional sendiri yang disebut "Maritime Freedom Construct" untuk memulai kembali pengiriman barang lewat laut.

Menanggapi itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menegaskan dalam kunjungannya ke kawasan Teluk bahwa dua misi tersebut akan saling melengkapi, bukan bersaing. "Misi AS tidak sama dengan misi yang kami bentuk. Ia hadir sebagai komplemen," ujarnya.