Batam, Batamnews – Kebijakan Harga Patokan Mineral (HPM) pasir kuarsa di Kepulauan Riau kembali dikritik keras oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Andi Yuslim Patawari. 

Menurutnya, kebijakan itu tidak rasional dan bertentangan langsung dengan agenda Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pertumbuhan ekonomi, hilirisasi industri, investasi, dan lapangan kerja.

"Presiden ingin daerah jadi motor ekonomi. Tapi di Kepri, bahan baku strategis justru dibebani HPM tertinggi di Indonesia. Bagaimana investor mau masuk? Bagaimana hilirisasi mau tumbuh?" tegas Andi di Batam, Kamis, 30 April 2026.

Baca juga: HPM Pasir Kuarsa di Kepri Dinilai Tak Rasional, Kadin: Ini Bukan Lagi Soal Tinggi atau Rendah

Saat ini, HPM pasir kuarsa di Kepri mencapai Rp210 ribu per ton di Lingga dan Rp250 ribu per ton di Natuna. Angka itu jauh di atas provinsi lain. 

Bandingkan dengan Kalimantan Tengah yang sudah menurunkan HPM menjadi Rp83 ribu per ton, atau Kalimantan Barat dan Bangka Belitung yang hanya sekitar Rp66 ribu dan Rp50 ribu per ton.

"Kalau daerah lain bisa realistis membaca pasar, mengapa Kepri justru memilih menjadi yang paling mahal?" ujar Andi.

Ia pun mendesak Gubernur Ansar Ahmad untuk segera bertindak tegas. Andi meminta HPM diturunkan sesuai harga riil di mulut tambang, metodologi perhitungan dibuka, dan pelaku usaha dilibatkan.

"Menurunkan HPM itu bukan aib. Yang aib itu kalau masyarakat kehilangan pekerjaan, investasi lari, dan daerah kehilangan masa depan hanya karena pemerintah tidak mau mengakui kekeliruan," ujarnya.

Andi juga menyoroti usulan Bupati Lingga, M. Nizar, yang meminta HPM diturunkan hingga Rp120 ribu per ton. Namun aspirasi itu dinilai belum ditanggapi serius.

Baca juga: Mahasiswa STTI Tanjungpinang Belajar Mental Bisnis Langsung dari Owner Kopiway: "Jangan Takut pada Proses Sulit"

Ia menegaskan, mempertahankan HPM tinggi hanya akan memperluas kerugian masyarakat kehilangan kerja, proyek tidak ekonomis, dan pendapatan daerah tergerus. Ratusan IUP disebut berhenti di tahap eksplorasi.

"Kalau arah kebijakan tidak segera diperbaiki, Kepri bukan hanya kehilangan investasi. Tapi kehilangan masa depan ekonominya," tutup Andi.